Header Ads

Bupati Bima Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Jokowi

Presiden RI Jokowi



Kabupaten Bima, Garda Asakota.-

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bima bersama Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018. Rakornas TPID ke-IX sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari ini, Kamis (26/7/2018) pukul 08.30 WIB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.


Pada  kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga akan memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2018. Adapun Rakornas TPID tahun ini bertemakan “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas”. "Rapat Koordinasi Nasional yang bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu dimulai pukul 09.00. Sinkronisasi diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan," ungkap Kabag Humaspro Pemkab Bima melalui Kasubag Pemberitaan, Zainuddin, SS, MM.

Pada kesempatan itu, kata dia, Bupati Bima menyampaikan bahwa Rakornas TPID digelar dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia serta mengatasi masalah inflasi pangan. "Singkatnya, guna mensinkronisasi struktural di bidang infrastruktur pangan dan tata niaga pangan. Salah satu focus attensi adalah tingkat kenaikan harga pangan yang harus dikendalikan, terutama karena angkanya relatif mengikuti harga komoditas. Khusus inflasi pangan, sinkronisasi dan koordinasi erat antara pemerintah dan lintas sector, menjadi hal yang sangat penting," paparnya.

IDP menekankan bahwa kunci sukses pengelolaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua hal tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sehingga perlu ditopang dengan koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat maupun daerah. (GA. 212*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.