Header Ads

Aliansi Rakyat NTB Menggugat Sorot Dugaan Tidak Netralnya Gubernur Saat Pilkada


Ratusan Massa Aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat saat menggelar aksi pada Minggu 08 Juli 2018.

Mataram, Garda Asakota.-

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggelar aksi pada Minggu 08 Juli 2018 saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat, Hamzan Wadi, kepada sejumlah wartawan menyatakan motivasinya menggelar aksi ingin menyuarakan bahwa pelaksanaan Pilgub 2018 bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. “Kenapa kita katakan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi?. Karena ada upaya yang kami endus adanya upaya-upaya yang dimainkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disinyalir dimainkan oleh TGB. Semestinya sebagai seorang Gubernur NTB, TGB harus menempatkan diri sebagai seorang ‘khadam’nya masyarakat NTB yang harus berdiri diatas semua golongan atau empat (4) kontestan Pilgub NTB,” tuding Hamzan Wadi disela-sela aksinya.

Menurut Hamzan Wadi, TGB dinilainya cenderung berpihak untuk memenangkan Paslon Nomor urut 3. “Ini dibuktikan dengan adanya pengerahan Pol PP di Kabupaten Lombok Tengah. Begitu pun dengan LSI yang mengumumkan hasil hitung cepatnya tanpa berkoordinasi dengan KPU sehingga menimbulkan keresahan ditengah publik dan cenderung menggiring opini publik,” sorot Hamzan Wadi.

Ditambah lagi, kata Hamzan Wadi, TGB dinilainya menempatkan Paslon Nomor Urut 3 ini merupakan bagian dari dinasti politiknya TGB dengan mengajak Paslon Nomor urut 3 ini menemui Ketua Umum DPP Nasdem, Ketum DPP Golkar. “Begitu pun ketika Wapres RI hadir di Loteng, TGB juga mengajak Paslon Nomor Urut 3 menemui Wapres RI. Ini adalah suatu sikap yang kami nilai tidak semestinya dilakukan oleh TGB karena cenderung memperlihatkan ketidaknetralannnya,” kata Hamzan Wadi.

Pihaknya menilai dengan adanya sejumlah indikasi tersebut, ada suatu proses yang tidak fair yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini untuk mempengaruhi pelaksanaan Pilgub NTB. “Dan ini dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif. Oleh karenanya kami minta agar KPU dan Bawaslu segera menindak soal dugaan kecurangan yang terjadi di seluruh Kabupaten dan Kota di NTB. Kalau itu belum diselesaikan, silahkan ditunda Pleno atau pembatalan Pemilukada di NTB,” kata Hamzan Wadi.

Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid S Ag MH

Menanggapi adanya tudingan dari massa aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat ini, Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid S Ag MH., menyatakan akan cenderung melihat apa yang disampaikan itu pada aspek fakta atau peristiwa hukumnya. “Kalau pun itu ditemukan, maka pada tahapan apa peristiwa itu terjadi agar kemudian bisa segera dilakukan klarifikasi, investigasi untuk menemukan fakta yang sesungguhnya dari apa yang disampaikan,” ujar Khuwailid.

Pihaknya mengaku secara khusus, belum ada laporan berkaitan dengan keterlibatan atau pelibatan ASN dalam proses mempengaruhi kemenangan salah satu Paslon ini. Sementara yang menyangkut pengerahan pasukan Pol PP Provinsi NTB dalam mengamankan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lombok Tengah, pihaknya mengaku akan melakukan langkah pendalaman lebih lanjut apakah pengerahan pasukan Pol PP itu adalah bagian dari suatu intervensi atau tidak.

“Nanti kita akan coba lihat dari segi apa faktanya dan relasi lainnya,” jawabnya singkat.

Sementara berkaitan dengan tudingan dari Aliansi Rakyat NTB Menggugat terhadap adanya dugaan ketidaknetralan Gubernur NTB terhadap Paslon Nomor Urut 3 ini masih coba dikonfirmasi wartawan terhadap pihak terkait. (GA. 211/215*).

Baca Juga Berita Sebelumnya :



No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.