Header Ads

Menarik, Debat Soal Optimalisasi Pemanfaatan Asset Daerah Antara Mori Versus Dzul


Paslon TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi dan Paslon Dzulkiflimansyah-Siti Rohmi Djalilah

Mataram, Garda Asakota.-

Perdebatan yang sangat berkualitas antara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi dengan Paslon Nomor urut 3, Dzulkiflimansayah-Siti Rohmi Djalilah, pada saat Final Debat Kedua yang digelar oleh KPU Provinsi NTB bekerjasama dengan I News TV di Hotel Lombok Raya, pada Jum’at malam 22 Juni 2018, soal optimalisasi pemanfaatan sejumlah asset Pemprov NTB menarik untuk disimak.

Saat sesi debat yang dimoderatori oleh moderator I News Tv, Tasya Syarif, memberikan kesempatan kepada Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan pertanyaan kepada Paslon Nomor Urut 3, Calon Wakil Gubernur NTB, Mori Hanafi, mempertanyakan bagaimana cara atau upaya yang akan dilakukan oleh Paslon Nomor urut 3 dalam melakukan upaya pemanfaatan sejumlah asset Pemprov NTB seperti salah satunya di Kawasan Wisata Senggigi yang disewakan selama puluhan tahun namun tidak memberikan income berarti bagi peningkatan PAD Provinsi NTB yang hanya berkisar pada angka Rp1,7 Trilyun pada tahun 2018. “Begitu pun dengan asset Lapangan Golf yang berada di Lombok Tengah yang dikontrakan atau disewakan dengan nilai sewa yang sangat murah dalam jangka waktu puluhan tahun yakni sekitar 40 lebih tahun. Bagaimana upaya anda dalam melakukan revisi kontrak guna optimalisasi peningkatan sektor PAD Provinsi NTB pada sektor ini?,” tanya pria yang meraih gelar Magister Of Commerce nya di Negara Australia ini.

Menjawab pertanyaan Mori ini, Dzulkiflimansyah yang juga merupakan seorang Doktor Keluaran Luar Negeri ini mengatakan problem pemanfaatan asset seperti yang diungkapkan oleh Mori tersebut tidak hanya dialami oleh Provinsi NTB. “Tapi juga dialami oleh seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sangat penting melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Departemen Keuangan karena salah langkah berdampak pada pelanggaran hukum. Nah kebetulan saya cukup lama berada di Komisi XI DPR RI, banyak sekali asset yang tidak bisa dieksekusi oleh Pemda, akan tetapi ada sejumlah aturan-aturan yang harus disingkronisasikan dengan Pempus,” jawab Dzul.

Pihaknya sependapat dengan pernyataan Mori Hanafi berkaitan dengan adanya kontrak yang tidak menguntungkan daerah. “Karena selama ini betul-betul pembiayaan Pemda itu tergantung pada Pusat. Jadi innvovasi dalam pembangunan daerah itu masih jauh panggang dari api. Mudah-mudahan dengan hadirnya nomor 3 yang muda-muda punya ide segar sehingga kita lakukan evaluasi terhadap asset daerah tersebut. Ada appraisalnya seraya kontrak harus tetap dimuliakan atau tetap dihormati,” keluhnya.

Menanggapi jawaban dari Doktor Dzul, Calon Wagub dari Pasangan TGH Ahyar Abduh tersebut mengatakan dikarenakan soal tersebut sudah lama berlarut-larut, maka ketika Pasangan Nomor Urut 2 itu menjadi Gubernur dan Wagub NTB, akan melakukan addendum terhadap sejumlah kontrak-kontrak pemanfaatan asset Pemprov yang tidak memberikan kontribusi berarti terhadap optimalisasi peningkatan PAD.

“Bisa dibayangkan, kawasan Pasar Wisata kita dengan luas areal belasan hektar setahunnya hanya memberikan kontribusi sebesar Rp22 juta. Tidak sebanding dengan sewa ruko di kawasan Senggigi yang setiap tahunnya bisa mencapai Rp150 juta,” tanggap Mori dengan kritisnya.

Disamping itu, lanjut Mori, banyak asset Pemprov NTB saat sekarang ini yang terlantar atau tidak dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan PAD. “Kedepan kita harus memanfaatkan keberadaan asset Pemprov yang terlantar itu untuk kita sulap menjadi asset-asset produktif sehingga bisa menambah PAD dan meningkatkan APBD Provinsi NTB,” timpalnya.

Mendengar tanggapan yang diberikan oleh Mori Hanafi, Dzul mengaku sepakat dengan solusi yang diberikan oleh Paslon Nomor Urut 2 tersebut. “Saya kira ini solusi yang bagus. Tapi yang kongkrit yang ingin saya katakan Ketika Provinsi NTB itu hasil audit BPK RI nya Disclaimer, saya pernah meminta kepada Menteri Keuangan, karena masalah mayoritas ini adalah masalah asset, jadi kami pernah meminta kepada Pempus agar memberikan training kepada Pemprov NTB tentang Value Asset. Dan itu dilakukan,” kata Dzul.

Dikatakannya, apa yang dibayangkan terjadi oleh Mori Hanafi itu terjadi karena diakibatkan oleh faktor SDM Provinsi NTB yang lemah. “Kita tidak punya SDM untuk melakukan evaluasi soal ini. Dan kita bukan sekedar ngomong teori karena apa yang sudah kita lakukan di NTB ini adalah kami minta kepada Pempus untuk melakukan training tentang value asset ini di NTB. Dan kalau SDM nya sudah siap, baru mereka bisa hitung tentang taksiran asset tersebut,” pungkasnya. (GA. 211/215*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.