Paslon Nomor Urut 1, Suhaili-Amin dan Paslon Nomor Urut 4, Ali BD dan Gede Sakti
Mataram, Garda Asakota.-
Final Debat Kedua Cagub dan Cawagub
NTB Periode 2018-2023 telah dilaksanakan oleh KPU NTB bekerjasama dengan I News
TV di Hotel Lombok Raya Mataram, Jum’at Malam 22 Juni 2018. Menariknya, saat
sesi tanya jawab antar Paslon, Paslon Nomor urut 4, Ali BD dan TGH Lalu Gede
Sakti, mempertanyakan kembali kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah
yang dipimpin oleh Bupati Suhaili FT, Cagub Nomor Urut 1, yang didasari dengan
utang ratusan milyar.
“Saya warga Loteng, saya ingin mengetahui
lebih jelas bagaimana pembangunan Loteng kedepannya dan yang telah bapak
(Suhaili, red.) pimpin selama ini. Jadi pertanyaan saya, kenapa selama bapak
memimpin Loteng selalu melakukan utang dan utang. Karena dengan utang,
Pemerintah Pusat itu harus membayar bunga dari pinjamannya, begitu juga ketika
daerah berutang harus membayar bunga pinjaman. Kalau bapak meminjam Rp200
Milyar berarti per tahunnya bapak harus membayar Rp10 Milyar, sementara uang
Rp10 M itu bisa dipergunakan untuk membangun Loteng yang lebih baik,” demikian
pertanyaan Cawagub Paslon Nomor 4, TGH Lalu Gede Sakti kepada Paslon Nomor Urut
1, Suhaili saat sesi tanya jawab Paslon.
Menjawab pertanyaan itu, Suhaili FT,
mengatakan bahwa mengambil utang untuk menopang pembangunan daerah itu bukan
sesuatu yang dilarang. “Banyak Provinsi dan Kabupaten Lain yang pingin
mengambil utang termasuk Lombok Timur tapi tidak diberikan karena tidak
sembarang mendapatkan utang. Pengambilan utang pemerintah Loteng itu sudah
melewati perhitungan dan sudah mendapatkan persetujuan dari lembaga DPRD yang
merepresentasikan masyarakat Loteng. Dan sudah dihitung dengan cermat kemampuan
daerah itu dalam mengembalikan utang,” jelas Suhaili.
Menurut Suhaili, pengambilan utang
oleh Pemerintah Loteng itu didasari oleh suatu analisa terhadap struktur
keuangan Pemda Loteng yang dianggap mampu untuk melakukan pengembalian utang daerah.
“Jadi tidak semua daerah itu bisa diberikan utang. Kalau Pemda Loteng karena
dianggap mampu justru ditawarkan lagi untuk mendapatkan utang ini,” jelasnya.
Menanggapi jawaban yang diberikan
oleh Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 4, Ali BD menanggapinya dengan
mengatakan bahwa Pemda Lombok Timur yang dipimpin oleh Bupati Ali BD itu
mengharamkan pengambilan utang. Saya harap tradisi berhutang Loteng jangan
dibawa ke Provinsi. Semua negara-negara yang ada di dunia yang mengambil utang
itu akan menjadi bangkrut. Bisa-bisa NTB juga bangkrut. Jadi cukup di Loteng
saja, jangan dibawa ke Provinsi,” tanggap Ali BD.
Diberikan kesempatan untuk menanggapi
tanggapan yang diberikan oleh Paslon Nomor Urut 4, Paslon Nomor Urut 1, Suhaili
yang merupakan Bupati Loteng juga berharap agar Paslon Nomor 4 dapat mencermati
jawaban yang diberikan pihaknya dengan baik dan dengan tenang. “Jangan sampai
nanti terkesan kita berdebat kusir. Jadi sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa
kami dapat utang dari PIP berdasarkan pada kajian dan penelitian yang
sesungguhnya. Kemudian SMI juga saat sekarang ini malah menawarkan lagi kepada
kami. Dan tidak semua daerah ditawarkan. Dan Loteng merupakan salah satu
Kabupaten dari 16 Kabupaten/Kota yang ada di Nusantara ini yang diberikan
priortias untuk membangun infrastruktur pendukung proyek strategis Nasional
berupak KEK Mandalika. Dan plafon kami ditawarkan hingga Rp5 Trilyun. Karena
adanya prestasi Nasional, walaupun dengan mengambil utang, tetapi pembayarannya
juga tepat waktu dan akhirnya hasilnya juga buat masyarakat sangat bagus. (GA. 211/215*).
Baca Juga Berita Terkait :
http://www.gardaasakota.com/2018/06/empat-paslon-cagub-dan-cawagub-ntb.html
Baca Juga Berita Terkait :
http://www.gardaasakota.com/2018/06/empat-paslon-cagub-dan-cawagub-ntb.html