Header Ads

Aktivis BPMI Prihatin Pemprov NTB Belum Mampu Siapkan Ambulance Gratis Bagi Masyarakat Miskin


Kasubbag Humas Setwan DPRD NTB, Lalu Juan Hilary, saat memediasi aksi demonstrasi BPMI di Kantor DPRD NTB pada Selasa 05 Juni 2018.

Mataram, Garda Asakota.-

Faktor kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang cukup akut menjadikan sebagian dari masyarakat miskin yang ada di Provinsi NTB, termasuk di Kabupaten Bima, tidak bisa membayar sewa mobil ambulance pengantar jenazah yang terparkir di RSUD Provinsi NTB. Apalagi, biaya penyewaan mobil ambulance di Rumah Sakit itu tidak ditanggung oleh BPJS. Otomatis mereka harus kalang kabut mencari ambulance gratis yang ada di luar Rumah Sakit dan membiarkan jenazah keluarganya berada di kamar jenazah untuk sementara waktu sembari keluarganya yang lain mencari bantuan mobil ambulance gratis dari masyarakat di luar Rumah Sakit. Kondisi ini tentu saja mendatangkan rasa keprihatinan dari  banyak orang, termasuk puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Perjuangan Mahasiswa Indonesia (BPMI) yang ada di Kota Mataram, yang langsung menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi NTB, Selasa 5 Juni 2018, guna meminta perhatian para duta-duta rakyat yang ada di gedung udayana tersebut.

“Kondisi ini sangat memprihatikan kita semua  padahal salah satu fungsi Rumah Sakit sesuai dengan amanat UU Nomor 44 tahun 2009, Rumah Sakit itu harusnya memiliki fungsi sosial untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu. Ketika banyak lembaga di luar pemerintah mampu memberikan bantuan bagi mereka-mereka yang miskin. Masak pemerintah yang memiliki sumber daya yang cukup besar ini tidak mampu memberikan bantuannya bagi mereka yang miskin dan membutuhkan pertolongan?. Ini benar-benar sangat memprihatinkan kita semua,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) BPMI, Rahmad EN, kepada wartawan media ini, Selasa 05 Juni 2018, di Kantor DPRD NTB.
Menurutnya, tidaklah sulit bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengadaan mobil ambulance gratis bagi masyarakat miskin yang terparkir khusus di Rumah Sakit dan ditangani khusus oleh salah satu bidang kerja yang ada di Rumah Sakit untuk mengurus mobil ambulance bagi masyarakat miskin. “Jadi mobil itu harus stand by di Rumah Sakit agar mudah bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkannya. Masa kita kalah dengan daerah-daerah lain seperti Surabaya dan Palembang yang sudah memprogramkan ambulance gratis bagi masyarakat miskin. Bila perlu kami berharap ada Perda dan Pergub khusus yang mengatur tentang penggunaan ambulance gratis bagi masyarakat miskin ini,” harap Rahmad.



Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, bertempat di ruang komisi V DPRD NTB didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono dan anggota Komisi V DPRD NTB, Hj Suryahartin, saat menerima puluhan aktivis BPMI yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD NTB, memberikan apresiasinya terhadap kepedulian aktivis BPMI menyorot dan melakukan penyuaraan terhadap soal kesehatan di NTB.

Dalam aspek kesehatan, politisi PKS ini mengatakan, lembaga DPRD NTB pada tahun 2017, melalui hak inisiatifnya telah memproduk salah satu Perda tentang pelayanan kesehatan masyarakat NTB dan saat sekarang ini lembaga DPRD NTB masih menunggu eksekusi dari pelaksanaan Perda tersebut oleh pihak Pemprov NTB.

“Dalam artian kami masih menunggu lahirnya Peraturan Gubernur dari pihak Eksekutif agar Perda yang telah dibahas oleh lembaga Dewan ini bisa aplikatif di masyarakat kita,” jelas Abdul Hadi.

Perda tersebut kata Abdul Hadi lebih menitikberatkan pada kemudahan, peningkatan mutu, dan pemenuhan standar tenaga medis serta ketersediaan farmasi dalam aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dikatakannya, menyangkut soal mobil ambulance gratis ini, hampir setiap tahun anggota DPRD NTB mengalokasikan anggaran pengadaan mobil ambulance kepada lembaga-lembaga yang ada di masyarakat guna membantu masyarakat-masyarakat miskin dalam mendapatkan mobil ambulane gratis.

“Khusus untuk saya, telah saya alokasikan untuk di Kota Mataram dan di Lombok Timur. Silahkan jika rekan-rekan membutuhkan untuk itu bisa langsung menghubungi lembaga yang sudah kami berikan bantuan seperti Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas atau yang disebut DASI,” sarannya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono, mengatakan bahwa 10 persen anggaran kesehatan itu minimal dari 2/3 persen anggaran itu dipergunakan untuk aspek pelayanan. “Dan pelayanan tersebut bisa saja adalah masalah pengurusan jenazah ini. Dan Komisi V mulai hari ini akan melakukan upaya pendataan (listing) terhadap bantuan-bantuan mobil ambulance dari Pemerintah kepada lembaga-lembaga masyarakat. Sehingga list ini bisa kita jadikan pegangan untuk kita share kepada masyarakat miskin yang membutuhkan,” pungkasnya. (GA. 211*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.