Header Ads

TGB: Butuh Perlakuan Khusus Untuk Entaskan Kemiskinan Kronis dan Multi Dimensi



Sekda NTB, Ir H Rosiyadi Sayuti saat mewakili Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi dalam menyampaikan Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD NTB Terhadap LKPJ Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018, pada Rabu 02 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi NTB.

Mataram, Garda Asakota.-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui, Sekretaris Daerah (Sekda), Ir H Rosiyadi Sayuti, mengatakan perlambatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB disebabkan oleh karena kemiskinan yang tersisa merupakan kategori sangat miskin dan bersifat multi dimensi. “Sehingga membutuhkan perlakuan khusus untuk mengentaskan 13 persen penduduk miskin yang berada dalam kerak kemiskinan dengan kondisi kronis yang bersifat parah dan persistance. Semakin kecil tingkat kemiskinan maka semakin sulit,” kata Rosiyadi Sayuti saat mewakili Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi dalam menyampaikan Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD NTB Terhadap LKPJ Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018, pada Rabu 02 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi NTB.

Dijelaskannya, terkait dengan data kecepatan penurunan angka kemiskinan tahun 2013 sampai 2017 pihaknya menjelaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan di NTB dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai tahun ini juga tidak lepas dari dampak program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun  sebelumnya.

“Rata-rata penurunan kemiskinan 0,99 persen per tahun diukur selama periode 2008-2017 dibandingkan dengan rata-rata nasional pada periode yang sama 0,65 persen per tahun, begitu juga selama periode 2013-2017, rata-rata penurunan kemiskinan NTB sebesar 0,55 persen per tahun juga masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 0,34 persen per tahun. sehingga NTB dikategorikan sebagai salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.

Dikatakannya, beberapa terobosan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi seperti meluncurkan program melawan kemiskinan dari desa, dimana program ini menurutnya mengintegrasikan beberapa program dengan fokus pada desa-desa termiskin berdasarkan basis data terpadu. “Menguatkan kembali kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendanaan termasuk dari stakeholder, serta mengoptimalkan intervensi bersama dalam penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah dan lintas kabupaten/kota. Untuk efektivitas dan progress dampak dari program melawan kemiskinan dari desa masih menunggu rilis resmi bps pada tahun 2018 ini. program melawan kemiskinan dari desa ini dilanjutkan pada tahun anggaran 2018 dengan cakupan yang lebih luas,” kata Rosiyadi.

Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan realisasi belanja terhadap SKPD yang menunjang pertumbuhan ekonomi diatas 90 persen dengan alokasi dana yang cukup besar, hal ini tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dijelaskannya bahwa pertumbuhan ekonomi NTB selama periode tahun 2013 – 2017 rata-rata diatas 6 persen. Pertumbuhan ini menurutnya cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional sekitar 5 persen.

“Capaian ini merupakan implikasi dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, namun demikian pemerintah terus menjaga pertumbuhan ini dan diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perencanaan pembangunan dengan menerapkan perencanaan berbasis elektronik untuk menghindari tumpang tindihnya pembiayaan penganggaran, menjamin program yang dilaksanakan tepat sasaran, serta sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. (GA. 211/215*)


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.