-->

Notification

×

Iklan

TGB: Bangun BPPD Dengan Semangat Kolektif Kolegial, Hilangkan Sikap Otoriter dan Dominan

Wednesday, May 30, 2018 | Wednesday, May 30, 2018 WIB | 0 Views Last Updated 2018-05-30T00:58:54Z

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi

Mataram, Garda Asakota.-

Gubernur NTB, DR TGH M. Zainul Majdi, berharap agar Kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB dapat bersandarkan diri pada aspek kolektif kolegial yang berlandaskan pada suatu kebersamaan dalam menghadapi dan mensukseskan kerja-kerja promosi dan memajukan Pariwisata di NTB.

“Pengurus BPPD itu harus mampu mengelola perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang ada solusinya. Karena semua akan ditonton oleh masyarakat. Saya juga berharap agar para anggota BPPD, yang sudah memiliki kematangan diri itu dan berasal dari berbagaimacam asosiasi, mengedapankan kematangan secara kolektif dalam membangun organisasi, apalagi kalau hanya sekedar memilih seorang Ketua, selesaikanlah itu dengan baik. Sebab masyarakat akan bertanya-tanya menyangkut kompetensi mereka jika masih saja kisruh tentang ini,” saran pria yang akrab disapa dengan Tuan Guru Bajang (TGB) ini saat menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah wartawan Provinsi NTB, Minggu 27 Mei 2018, di Pendopo Gubernur NTB.

Dikatakan Gubernur, sembilan orang pengurus BPPD NTB itu tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri dalam membangun dan mengembangkan pariwisata NTB. “Harus didasari oleh semangat kolektif kolegial. Kalau pun punya niat yang sama untuk membangun Pariwisata NTB harusnya bisa memahami akan hal ini. Dan saya pikir pak Sekda juga sudah berusaha secara maksimal untuk memediasinya. Tinggal sekarang kita tunggu kedewasaan  dan kelapangan hati dari para anggota BPPD ini untuk mereka bisa segera sampai pada suatu kesepakatan. Karena kalau mereka tidak mampu membuat suatu kesepakatan, maka masyarakat akan menganggap mereka itu tidak berkompeten dalam membangun pariwisata di NTB. Toh posisi apapun di BPPD itu baik itu Ketua, Wakil Ketua, tidak ada bedanya,” tekan TGB.

Berkaitan dengan adanya informasi yang menyatakan bahwa syarat utama menjadi Ketua BPPD itu harus yang mahir berbahasa Arab, menurut TGB, itu bukan menjadi prasyarat utama. Kemahiran berbahasa Arab itu menurut TGB, didasari oleh adanya keinginan untuk merambah pangsa pasar baru dari Timur Tengah. “Jadi alangkah bagusnya jika di BPPD itu ada pengurus yang bisa berkomunikasi langsung dengan potensi pasar yang ada di Timur Tengah. Jadi sebenarnya itu hanya salah satu pertimbangan saja bukan menjadi prasyarat utama. Toh membangun organisasi itu harus ada kolektif kolegialisme. Tidak boleh ada seorang yang bersikap otoriter atau terlalu dominan di BPPD sehingga menghilangkan permusyawaratan,” tegas TGB.

TGB juga menegaskan agar tidak ada kubu-kubuan di tubuh organisasi BPPD. “Apa yang mau dicari jika ada kubu-kubuan. Saya akan mengeluarkan SK jika sudah ada kesepakatan utuh diantara kesembilan orang ini. Sebab ini adalah tantangan bagi sembilan orang teman-teman ini untuk lebih mengedepankan aspek kedewasaan dan kebijaksanaan. Dan jika tidak ada yang mau mengalah berarti mereka itu tidak berkompeten. Nanti akan muncul anggapan, bagaimana mereka mampu mengurus persoalan yang lebih besar, mengurus persoalan sendiri tidak mampu,” timpalnya.

Sementara itu, sebelumnya pada Rabu 23 Mei 2018, beredar berita bahwa sembilan orang pengurus BPPD NTB telah menyatakan kemufakatan di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB. Sembilan orang pengurus BPPD NTB dikabarkan telah bermufakat untuk menetapkan Kepengurusan BPPD NTB Periode 2018-2022 dengan menetapkan Tuan Guru Fauzan Zakariah menjadi Ketua BPPD NTB sementara Ketua hasil voting dalam musyawarah BPPD NTB yakni Lalu Hadi Faesal ditetapkan menjadi Wakil Ketua BPPD, sementara Nurhaidin Edo ditetapkan menjadi Sekretaris BPPD NTB.

Kepada sejumlah wartawan pada Selasa 29 Mei 2018, Tuan Guru Fauzan Zakariah, menegaskan penetapan kepengurusan BPPD NTB yang digelar diruang rapat Sekda NTB tersebut secara serta merta telah menghilangkan adanya dualisme di tubuh BPPD NTB. “Untuk BPPD sudah ditetapkan dan sudah tidak ada lagi dualisme. Saat sekarang ini pengurus BPPD harus sudah mulai fokus melaksanakan program dan memulai membuktikan diri dengan melakukan gebrakan yang nyata,” pungkasnya. (GA. 211*).


×
Berita Terbaru Update