Header Ads

FPKS dan FPDIP Nilai Pemprov NTB Tidak Mampu Capai Target Penurunan Angka Kemiskinan 2013-2017


Fraksi PKS DPRD NTB saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Senin 30 April 2018.

Mataram, Garda Asakota.-

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi PDI Perjuangan saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur NTB Akhir TA 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018, menilai Pemprov NTB tidak mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan di NTB.

“Pada periode sebelumnya yaitu antara 2009-2013, Pemerintah NTB sukses menurunkan angka kemiskinan pada kisaran 1,2 % pada setiap tahunnya; dari 23,81 % pada Maret 2008 menjadi 17,97 % pada Maret 2013. Namun antara tahun 2013-2017, Pemerintah Daerah hanya sanggup menurunkan kemiskinan di angka 0,5 % setiap tahunnya. Karena itu asumsi target penurunan kemiskinan menjadi 13,25 % pada tahun 2017 tidak tercapai. Terdapat defisit target sebesar 1,8 % terkait kinerja penurunan persentase penduduk miskin di NTB,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan ST., saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Senin 30 April 2018, di ruang rapat utama DPRD NTB.

Ketua Fraksi PDI P DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi, juga mengaku sangat heran dengan narasi LKPJ yang memaparkan kemampuan Pemprov NTB mendapatkan angka 0,99 % dalam penurunan angka kemiskinan dari angka kemiskinan Nasional sebesar 0,65 %.

“Melihat narasi itu, Fraksi PDI Perjuangan menjadi bertanya-tanya dari mana Eksekutif mendapatkan angka 0,99 % per tahun padahal kita sedang membahas LKPJ Lima Tahun Periode Kedua Pemerintahan ini yaitu tahun 2013-2018. Fraksi PDI P melihat Pemerintah bermain sulap atau akrobatik dengan data yang ditampilkan karena faktanya penurunan angka kemiskinan tahun 2013-2017, penurunannya hanya sebesar 2,20 %, berarti rata-rata per tahun hanya sebesar 0,55 % dimana tidak lebih tinggi dari rata-rata Nasional,” sorot Ruslan Turmuzi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya.

Rendahnya tingkat penurunan angka kemiskinan di Pemprov NTB itu, kata Ruslan, tidak berbanding lurus dengan alokasi anggaran kemiskinan yang cukup besar yang dialokasikan selama ini pada berbagai sektor program dan kegiatan. “Namun penurunan angka kemiskinan tersebut sangat lamban bahkan tidak mencapai target indikator RPJMD,” kritik pria yang merupakan duta masyarakat Lombok Tengah ini.

Menurut pandangan Fraksi PDI P, tidak tercapainya target penurunan angka kemiskinan di NTB ini diakibatkan lemahnya aspek perencanaan, alokasi anggaran yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. “Serta lemahnya koordinasi Pemerintah tentang singkronisasi program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan,” cetusnya.

Senada dengan Fraksi PKS dan PDI P, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB juga menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di NTB ini masih jauh dari tuntas. “15,05 % prosentase orang miskin di NTB saat ini masih terhitung prosentase tertinggi secara Nasional. NTB masih termasuk dalam 10 besar Provinsi Termiskin di Negeri ini,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, HMNS Kasdiono, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya.

Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh ikhtiar melawan kemiskinan dari desa yang dijadikan prioritas utama. “Puluhan Milyar dana APBD dikucurkan untuk memperkuat BUMDES, mengembangkan KUBE, membangun rumah layak huni, mengelola Bank Sampah, mendukung kawasan rumah pangan lestari, menyediakan jamban keluarga dan air bersih. Sejauh mana intervensi melawan kemiskinan di Desa ini berjalan? Adakah terjadi penurunan angka kemiskinan yang tajam di Pedesaan? Sejauh mana efektivitas sejumlah program melawan kemiskinan di pedesaan itu? Dan bagaimana kelanjutannya?,” pungkasnya. (GA. 211/215*).

Baca Juga Berita Terkait :


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.