Kepala BPS Provinsi NTB, Ir Endang Tri Wahyuningsih MM, (tengah) diapit oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir H Ridwan Syah, (kanan) dan Karo Humas Setda Provinsi NTB, Irnadi Kusuma (kiri), saat menggelar Konpers, Selasa 17 April 2018, di ruang utama pertemuan Gubernur NTB.
Mataram, Garda Asakota.-
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
NTB, Ir Endang Tri Wahyuningsih MM, merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi NTB Tahun 2017 yang merangkak naik ke posisi 29 dari 34 Provinsi di
Indonesia, Provinsi NTB berhasil melewati Provinsi Kalimantan Barat dan sedikit
terpaut 0,43 % dari Provinsi Gorontalo yang berada di posisi ke 28.
“Pencapaian Provinsi NTB dalam
meningkatkan IPM ini adalah suatu usaha yang tidak mudah. Karena IPM ini
bertujuan untuk mengukur kualitas hidup manusianya. Kalau selama ini
keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, gini rasio,
inflasi, tetapi semua itu tidak terlepas dari kualitas manusianya,” Ujar Endang
Tri Wahyuningsih saat menggelar konferensi pers yang juga turut dihadiri oleh
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir H Ridwansyah, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi
NTB, Tribudi Prayitno, dan Kepala Biro Humas Provinsi NTB, Irnadi Kusuma, Selasa
17 April 2018.
Dalam mengukur tingkat pencapaian
IPM, menurut Endang, BPS menggunakan suatu metode terbaru yang bisa
dibandingkan di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dirilis BPS, trend
peningkatan IPM di NTB dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada
tahun 2015, IPM NTB adalah sebesar 65,19, dan ditahun 2016 IPM NTB meningkat menjadi
65,81, tahun 2017 IPM NTB naik ke angka 66,58.
Ada tiga faktor penilaian peningkatan
IPM ini yakni dilihat dari survey Angka Harapan Hidup Saat Lahir yang mencapai
angka 65,55 tahun, faktor Harapan Lama Sekolah yakni 13,46 tahun (faktor
rata-rata lama sekolah yakni 6,90 tahun), serta faktor pengeluaran per kapita
per tahun yang disesuaikan (dalam jutaan) yakni Rp9,877.
“Pada tahun 2017, IPM NTB tumbuh
sebesar 1,17 %. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tercepat ke-3 se
Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, meskipun status IPM kita
masih dalam keadaan Sedang atau pada angka 66,58. Untuk berada pada posisi IPM
Tinggi atau pada level angka 70, maka Provinsi NTB bisa mencapainya dalam 4
atau 5 tahun lagi bergantung sungguh pada progresivitas program Pemerintah,”
ujarnya.
Sementara laju pertumbuhan IPM tertinggi
di tingkat Kabupaten dan Kota se-NTB dari tahun 2016-2017 yakni tertinggi
adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan angka pertumbuhan sebesar 1,80 %,
Kabupaten Sumbawa dengan angka 1,46 %, dan Kabupaten Bima dengan angka 1,34 %. “Sementara
pertumbuhan IPM Terendah 2016-2017 yakni Kota Mataram dengan angka 0,83 %, Kota
Bima sebesar 0,94 %, dan Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,05 %,” bebernya.
Dikatakannya, manfaat kenaikan IPM
ini selain menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan membangun
kualitas hidup manusia, IPM juga merupakan salah satu indikator target
pembangunan pemerintah dalam membahas asumsi makro di DPR RI. “Manfaat lainnya,
kenaikan IPM ini juga akan menjadi salah satu alokator dalam penentuan Dana
Alokasi Umum (DAU) dan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi
NTB, Ir H Ridwan Syah, menyambut baik kenaikan urutan tingkat IPM NTB tahun
2017 satu tahapan dari tahun sebelumnya. Ridwan Syah juga mengatakan kedepannya
akan lebih mempertajam lagi perencanaan berbagai program Pemerintah dalam
mendorong naiknya posisi IPM NTB ke level angka 70 atau posisi Tinggi. “Kedepan
kita akan rencanakan untuk menyusun karakteristik pembangunan manusia di
tiap-tiap Kabupaten se-NTB agar antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di NTB dapat bersama-sama atau bersinergis antara satu dengan
yang lainnya,” pungkasnya. (GA.
211/215*).