Header Ads

Bagian Hukum Pemkot Bima Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu



Kota Bima, Garda Asakota.-

Bertempat di Gedung Convention Hall Paruga Nae Kota Bima, Rabu pagi (4/4) Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Hukum Setda menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu tingkat Kota Bima tahun 2018. Ketua Panitia Pelaksana A. Wahab, SH, menyebutkan bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sesuai dengan UU No. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian yang kedua sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan sesuai dengan Keputusan Walikota Bima No. 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Daerah juga Keputusan Walikota Bima No. 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu tingkat Kota Bima tahun 2018.


Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam  pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota warga masyarakat menyadari serta menghayati setiap Hak dan Kewajibannya sebagai warga Negara kemudian mewujudkan Budaya Hukum Masyarakat dalam sikap dan  perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum. Kemudian mewujudkan tatanan masyarakat yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Karenanya Tema yang diangkat dalam kegiatan ini yaitu, "Dengan Momentum HUT Kota Bima ke-16 Mari Kita Membangun Masyarakat Kota Bima yang Taat Hukum",. Adapun peserta diikuti sebanyak 500 orang yang terdiri dari unsur Lurah, LPM, Karang Taruna,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT, RW, serta Babinsa dan Babinkamtibmas.

Sementara itu, Walikota Bima melalui Plt. Sekda, DR. Ir. H. Syamsuddin MS, menjelaskan bahwa pembentukan masyarakat yang taat dan sadar hukum merupakan tujuan utama dalam kehidupan bernegara yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang untuk terciptanya masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, namun membuat masyarakat sadar dan taat hukum bukanlah perkara yang mudah. Karena masih banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir Negeri ini untuk mewujudkan itu semuanya, peranan hukum dalam hidup berbegara dan bermasyarakat adalah untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Diakuniya, dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa terdapat banyak perbedaan pola-pola perilaku dan budaya setempat. Dan hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu dapat menimbulkan konflik karenanya hukum yang diciptakan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dengan kata lain hukum yang ada harus dijadikan parameter untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak dilakukan meskipun dipaksa. "Meski demikian adanya masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tentang hukum tersebut sehingga timbul ketidaksadaran dan ketidaktaatan terhadap hukum," tegasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah Kota Bima melalui bagian hukum Setda Kota Bima dalam setiap tahunnya tetap melaksanakan program kegiatan penyuluhan dan sosialisasi produk produk hukum Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam hal pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu tingkat Kota Bima adalah bagian terintegral dalam Ikhtiar membangun kesadaran hukum masyarakat Kota Bima dengan harapan masyarakat  tersadarkan akan Hak dan Kewajibannya. Demikian juga dalam kegiatan ini diharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang maksimal antara FKPD sebagai Tim Pembina Hukum di daerah  beserta unsur penyelenggara Pemilu kegiatan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Bima dalam perhelatan Pemilu serentak tahun 2018 dan Pemilu Nasional tahun 2019. Pantauan wartawan, dalam kegiatan tersebut hadir pula beberapa Narasumber yang akan  menyampaikan beragam Materi Penyuluhan kepada para Peserta diantaranya adalah unsur Polres, unsur Kejaksaan, unsur Pengadilan Negeri, unsur DPRD, Ketua KPU Kota Bima dan Ketua Panwaslu Kota. (GA. 003*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.