Header Ads

Kisruh Kepengurusan BPPD NTB, Komisi II Akan Panggil Sekda


Raihan Anwar
Mataram, Garda Asakota.-
Akibat dari terbelahnya Kepengurusan dalam tubuh BPPD Provinsi NTB, berdampak dari munculnya reaksi keras dari sejumlah anggota Komisi II DPRD NTB dan mengancam akan menganulir Surat Keputusan (SK) Kepengurusan BPPD NTB jika prosesnya tidak didasari oleh mekanisme dan aturan yang berlaku.
Kepada sejumlah wartawan Kamis 29 Maret 2018, anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan Anwar, menyatakan pihaknya merasa sangat prihatin dengan masalah BPPD NTB. Sebab, dalam penyusunan struktur kepengurusannya masih terkesan ada intervensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Kita prihatin dengan tata kelola seperti itu. Mestinya harus dijalankan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Kepengurusan yang silahkan dipilih anggota. Jangan menciptakan kondisi yang membingungkan dan tidak kondusif, sehingga nantinya malah membuat kondisi pariwisata kita tidak berjalan bagus,” katanya.
Menurut Raihan, terkait dualisme kepemimpinan BPPD NTB itu, pihak DPRD akan meminta penjelasan dari Gubernur NTB atau Sekda NTB, sehingga persoalan tersebut tidak menjadi berlarut-larut yang dikhawatirkan akan berimplikasi kepada pariwisata NTB.
“Akan kita panggil Sekda atau Gubernur untuk meminta penjelasan.
Kenapa prosedurnya tidak lazim seperti ini. Karena kalau ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk buat Pariwisata NTB ke depan,” tegasnya politisi Nasdem itu.
HL Dharma Setiawan
Hal senada juga diutarakan anggota Komisi II DPRD NTB lainnya, HL Dharma Setiawan, seharusnya pemerintah Provinsi NTB mengusulkan nama-nama mereka yang sudah lama di asosiasi dan berpengalaman dalam bidang pariwisata yang didorong menjadi Ketua BPPD NTB.
“BPPD itu kan butuh orang yang berpengalaman, seharusnya Sekda usulkan orang-orang lama di asosiasi. Bukan instan seperti ini. Kalau alasannya hanya bahasa Arab, tidak juga lah. Kita bisa carik orang kita banyaak kalau hanya sekedar itu,” katanya.
Ia berharap agar susunan kepengurusan BPPD NTB itu bisa dianulir atau dibatalkan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan hanya akan merugikan sektor Pariwisata NTB.
“Kita minta ini di batalkan saja, buat apa kalau masih juga seperti ini, ya kita akan panggil. Komisi II akan melakukan ini karena ini kewenangan kita,” tandas politisi Partai Golkar tersebut. (GA. 211*).
Baca juga berita terkait :



No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.