Mataram,
Garda Asakota.-
Ketua Pansus Raperda Konversi PT Bank NTB
menuju kepada Bank NTB Syari’ah DPRD Provinsi NTB, H Johan Rosihan ST., mengaku
meski pihaknya mengaku masih melihat akan terjadinya kekhilafan dalam perpanjangan kepengurusan
masa jabatan direksi PT Bank NTB hingga selesainya pelaksanaan agenda konversi
ke Syari’ah sampai pada bulan Agustus 2018. Namun pihaknya mengatakan dengan
keluarnya Legal Opinion atau Pendapat Hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN)
soal perpanjangan masa jabatan ini, pihaknya mengaku akan menyadarkan keputusan
yang akan diambil Pansus merujuk pada Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan oleh
pihak JPN.
“Masih terjadi khilaf, yang jelas LO tersebut
menjadi acuan buat kami dalam mengambil keputusan. Jika nanti keputusan sudah
diambil lantas terjadi resiko hukum, maka minimal Pansus sudah memiliki alasan
yang kuat dengan dasar LO dimaksud,” terang pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini, kepada wartawan via handphonenya,
Sabtu 17 Maret 2018.
LO atau Pendapat Hukum JPN tertanggal 12 Maret
2018 dengan nomor B-691/P.2.1/Gph.2/03/2018 dan ditandatangani oleh Wakil
Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Provinsi NTB, R Febrytrianto, pada intinya
menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan direksi PT Bank NTB sampai konversi
Bank NTB ke Syari’ah tuntas dilaksanakan hingga bulan Agustus sebagaimana
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Bank NTB tanggal 23 Agustus
2017, dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan AD/ART PT Bank NTB. (GA. 211*).
