Header Ads

Design Perencanaan Proyek Telat Diajukan Berimplikasi Lambatnya Realisasi Pekerjaan Proyek



Mataram, Garda Asakota.-

Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Pemerintah Setda Provinsi NTB, Ir Swahip, MT., mengaku pihaknya memiliki komitmen agar realisasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah dapat terealisasi secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Hanya saja menurutnya, keinginan tersebut dihadapkan pada satu kenyataan dimana adanya keterlambatan pengajuan design awal proyek yang secara otomatis mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki suatu program kegiatan baru mengajukan design dokumen lelang pekerjaan pada setiap bulan Februari bahkan pada bulan Maret Tahun Anggaran berjalan. Paska pengajuan usulan design, diikuti dengan Penyelesaian pelelangan perencanaan konsultan untuk designnya maksimum kontraknya bisa diselesaikan pada pertengahan April hingga Juni. “Sehingga proses lelang untuk pekerjaan konstruksinya dilakukan pada sekitar akhir bulan Juli karena adanya sejumlah perbaikan-perbaikan dokumen hingga pada bulan Agustus proses lelang itu berakhir. Dan mulai pelaksanaan pekerjaan baru dapat dilakukan pada sekitar bulan September hingga Desember. Ditambah lagi dengan pihak pemenang tender yang tidak hanya mendapatkan pekerjaan pada satu lokasi saja, maka hal inilah yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pekerjaan sesuai dengan akhir kontrak per 30 Desember selama ini yang kami lakukan evaluasi,” terang Swahip ditemani Kabag Pemberitaan Biro Humas Setda Provinsi NTB, Lalu Ismunandar, dan sejumlah pejabat Biro APP kepada sejumlah wartawan saat menggelar konferensi pers pada Kamis 22 Maret 2018 di Media Center Humas Provinsi NTB.

Solusi mengatasi terjadinya keterlambatan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan pembangunan, menurut Swahip, adalah apabila usulan design perencanaan konstruksi atau pekerjaan itu dapat diajukan sebelum Tahun Anggaran Berjalan. “Maka tentu tidak akan ada kata terlambat didalam pelaksanaannya,” kata Swahip lagi.

Tugas utama dari Biro APP menurutnya hanya terbatas pada penerbitan suatu rekomendasi perbaikan perencanaan hingga ke pelaksanaan fisik suatu pekerjaan atau program dibawah kendali Assisten II. “Jadi seluruh tanggungjawab pemprograman kegiatan paket-paket pekerjaan di OPD itu adalah tanggungjawab TAPD sebagai perumus program-program kegiatan,” ucapnya.

Berdasarkan data yang disampaikannya, total paket pekerjaan yang telah berhasil dilakukan pelelangan pada tahun 2017 adalah sebanyak 353 paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBD I dan yang berasal dari dana APBN adalah sebanyak 50 paket pekerjaan sehingga total ada sekitar 403 paket pekerjaan di tahun 2017 yang berhasil dilelang. “Insya Alloh pada tahun 2018 ini saat ini sudah ada sekitar 161 paket pekerjaan yang akan dilakukan proses lelang dan jumlah ini nantinya akan terus mengalami penambahan,” ujarnya. (GA. 211*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.