Header Ads

Terlambat Perbaiki Saluran Irigasi Pengolah, Sekretaris Fraksi Hanura Tuding Dinas PU dan BWS Tidak Peka


Sekretaris Fraksi Hanura DPRD NTB, H Suharto.

Mataram, Garda Asakota.-
      Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB serta Balai Wilayah Sungai (BWS) NT1 dinilai masih kurang memiliki kepekaan dalam merespon cepat keluhan masyarakat berkaitan dengan kerusakan fisik infrastruktur kepentingan publik seperti saluran irigasi yang rusak akibat longsor beberapa waktu lalu di Dusun Pengolah Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah.
     Keterlambatan penanganan kerusakan saluran irigasi ini dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya ancaman gagal panen terhadap 1.300 hektar lahan petani yang terairi oleh saluran irigasi itu di Tiga Kecamatan di Lombok Barat yakni Kecamatan Gerung, Kuripan dan Kecamatan Lembar.
            Tak ayal, hal inilah yang membuat Wakil Rakyat DPRD Provinsi NTB yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, H Suharto, meradang dan melakukan interupsi di saat Rapat Paripurna DPRD NTB.
            “Saya sangat sesalkan pernyataan mereka yang menyatakan tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki infrastruktur itu. Saya sudah hitung, untuk memperbaiki saluran irigasi itu tidak lebih dari enam kubik pasangan batu kali. Padahal Dinas PU itu punya anggaran OP untuk mentaktisi perbaikan tersebut yang dititipkan oleh BWS. Sementara BWS memiliki besaran anggaran Rp1,3 Trilyun yang digunakan untuk menunjang proyek-proyek rehabilitasi. Sementara di Dinas PU sendiri memiliki anggaran sebesar Rp900 Milyar. Kan aneh, hanya untuk sekitar enam kubik pasangan batu kali saja mereka ini mengaku tidak memiliki anggaran untuk itu?,” sesal Suharto yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD NTB kepada sejumlah wartawa Senin 11 Desember 2017 di kantor DPRD NTB.




      
     Sikap Dinas PU dan BWS ini dinilainya tidak memiliki empati dan tidak memiliki sikap keprihatinan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan pemerintah. “Apalagi kondisi yang dialami masyarakat itu sudah sangat emergency dan sangat membutuhkan bantuan penanganan cepat dari pemerintah. Padahal masyarakat sudah menyampaikan keluhannya ini sejak dua minggu yang lalu dan hingga hari ini belum ada sama sekali respon untuk memperbaiki kerusakan saluran irigasi primer tersebut,” imbuhnya.
            Pihaknya berharap agar Dinas PU Provinsi NTB, BWS NT1 maupun Dinas PU Kabupaten Loteng harusnya segera melakukan koordinasi secepat mungkin dalam menangani atau merespon cepat adanya kejadian-kejadian seperti ini. “Harusnya mereka berkoordinasi cepat antara Lintas Organisasi Vertikal ini dengan pihak Dinas di Daerah. Intinya ini saya melihat kelemahan mereka bekoordinasi. Dan saya sangat sayangkan lemahnya koordinasi dan lemahnya rasa peka dari mereka terhadap kasus-kasus seperti ini yang mengakibatkan mayarakat resah,” sesalnya lagi.
        Kepala Dinas PU NTB, Weda Magma Ardi, menanggapi keluhan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD NTB tersebut mengaku telah melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan tersebut. “Sementara untuk penanganan permanennya sedang disiapkan oleh BWS. Kita kerja juga ada akuntabilitasnya,” tangkis Weda Magma Ardi.
      Weda Magma Ardi juga mengaku kalau anggaran untuk perbaikan saluran yang dikeluhkan oleh Suharto tersebut dananya saat sekarang sudah habis terpakai. “Ini akhir tahun, anggaran sudah habis. Yang jelas itu pasti akan diselesaikan. Hari ini juga sedang diupayakan (Senin 11 Desember 2017, red.),” timpalnya.

            Penggunaan anggaran pemerintah itu menurutnya tidak bisa dilakukan secara serampangan. “Bukan seperti masuk rumah makan, tinggal makan langsung bayar,” sindirinya. (GA. Imam*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.