Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Sejumlah elemen masyarakat Desa Sanolo dan pemuda yang tergabung dalam wadah Ikatan Pemuda Sanolo (IKPEMSA) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah desa Sanolo, Senin (11/12). Aksi ini berawal dari adanya dugaan pembuatan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) fiktif yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah desa ke Camat Bolo terkait pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap pertama.
Dalam aksi itu, elemen masyarakat menduga pembuatan SPJ fiktif ini berawal dari adanya keresahan masyarakat desa Sanolo terkait belum dilaksanakannya kegiatan STQ tingkat desa Sanolo, padahal sebelumnya pemerintah camat Bolo sudah menetapkan jadwal pelaksanaan STQ desa Sanolo pada tanggal 3 Desember lalu. Tapi pada kenyataannya diduga pemerintah desa Sanolo hingga kini belum juga melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tumbuhlah beberapa pertanyaan dalam benak hati masyarakat dan pemuda Sanolo terkait belum dilaksanakan kegiatan keagamaan tersebut. "Saya dan beberapa teman-teman saya yang tergabung dalam wadah IKPEMSA Kamis pagi minggu lalu mencoba mempertanyakan kepada pihak pemerintah camat Bolo terkait belum terlaksananya STQ tingkat desa Sanolo dan tidak diberikannya rekomendasi atas pencairan anggaran tahap kedua untuk pelaksanaan kegiatan STQ tersebut. Namun jawaban yang sangat mengejutkan buat kami dari apa yang kami pertanyakan kepada pihak Camat Bolo bahwasanya pemerintah camat Bolo memiliki alasan tersendiri mengapa SPJ desa Sanolo tidak di tandatangani oleh pemerintah Camat Bolo, pasalnya telah ditemukan adanya SPJ fiktif yang di buat oleh pemerintah desa Sanolo, makanya pemerintah camat Bolo belum berani menanda tangani SPJ tersebut dan memberikan rekomendasi terkait anggaran tahap kedua," ungkap Muhammad Khaeruddin salah satu perwakilan IKPEMSA kepada wartawan.
Setelah dikonfirmasi lebih lanjut oleh wartawan Pemerintah camat Bolo pun membenarkan terkait adanya dugaan SPJ fiktif tersebut dan meminta kepada pemerintah desa Sanolo agar membuat ulang SPJ yang dimaksud. "Pada awalnya kami menerima SPJ yang dilaporkan oleh pemerintah desa Sanolo dan kami menemukan keganjalan terhadap SPJ tersebut dan kami tidak berani untuk melakukan tanda tangan atas SPJ yang diajukan oleh pemerintah desa Sanolo karena SPJ tersebut masih fiktif," ungkap Camat Bolo. Pihaknya mengaku telah menghibau kepada pemerintah desa Sanolo agar segera membuat ulang SPJ tersebut sesuai pada keadaan yang sebenarnya.
Sementara itu, dihadapan massa aksi Kepala Desa Sanolo, Mahfud Hasan mengaku akan segera menyelasikan program dana desa (ADD) tahap pertama dan juga akan segera menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an menyusul telah ditandatanganinya surat pernyataan sikap di atas materai. "Kami akan segera melaksanakan kegiatan STQ secepatnya dan akan memberikan RKPDes 2017 kepada ikatan pemuda Sanolo," tegasnya. (GA. 234*)
