Header Ads

Tangani Korban Banjir, HM Lutfi Sesalkan Lambatnya Pemkot Bima Tindaklanjuti Janji BNPB dan Mensos

HM. Lutfi, SE

Jakarta, Garda Asakota.-
            Anggota DPR RI Dapil Provinsi NTB, HM Lutfi, menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang hingga saat sekarang ini belum mem-follow-up berkaitan dengan bantuan dana tanggap darurat yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat Kota Bima korban banjir yang rumahnya hanyut dan rusak parah dengan kisaran bantuan sebesar Rp20 juta hingga Rp40 juta.
            Menurutnya, bantuan tanggap darurat dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat Kota Bima yang mengalami musibah rumahnya hanyut dan rusak parah akibat banjir Desember 2016 silam itu ada dua (2) opsi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yakni bantuan bagi warga yang rumahnya rusak berat sebesar Rp40 juta sementara rumah yang rusak sedang sekitar Rp20 juta.
            “Nah itu sebenarnya bukan omong kosong Pemerintah Pusat. Itu omongannya Kepala BNPB Pusat setingkat Menteri. Ada juga Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menyampaikan adanya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan anggaran untuk Jadup itu sudah turun dan diperuntukan kepada semua rumah warga yang roboh dan hanyut terkena bencana. Jadi itu bukan omong kosong dan Pemkot Bima tidak mem-follow-up nya dengan baik,” tegas pria yang bakal tampil dalam kancah Pilkada Kota Bima 2018-2023 ini kepada wartawan Media Garda Asakota, Sabtu (04/11).
            Menurutnya, rumah warga Kota Bima yang hanyut dan roboh akibat bencana banjir tersebut sebagiannya berada di tengah-tengah kampung dan untuk membantu mereka Pemerintah Pusat menyediakan anggaran dari pos Kebencanaan. “Pos anggarannya di BNPB, tapi anggaran di BNPB tersebut tidak di Follow up oleh Pemkot Bima. Padahal Kepala BNPB Pusat sudah mengeluarkan pernyataan terkait hal itu bahkan Menteri Sosial juga sudah bicara tentang hal itu dan ketika rumah warga yang hanyut itu dibangun dari pos kebencanaan. Menteri Sosial sudah menyiapkan bantuan anggarannya untuk ketersediaan perabotannya sebesar Rp3 juta. Dan saya juga sudah memperkuat hal itu di Kementerian. Makanya pada saat itu Pemerintah Daerahmelalui Walikota Bima juga berani mengeluarkan pernyataan pada waktu itu,” cetusnya.
            Lutfi menilai Pemkot Bima tidak memiliki good will untuk menindaklanjuti apa yang telah dinyatakan oleh Kepala BNPB maupun oleh Mensos RI. “Harusnya bantuan tersebut dijemput oleh Pemkot. Dan sebagai bukti adanya partisipasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat terhadap bencana banjir Kota Bima yakni digelontorkannya dana DSP dari Pempus untuk melancarkan kembali fungsi drainase Kota Bima. Jadi Pempus itu akan memberikan bantuan kalau ada keinginan Pemda untuk menjemput anggarannya. Nah hari ini saya check lagi, ternyata Pemkot belum menindaklanjutinya lagi dengan cara pengajuan proposal untuk bantuan rumah-rumah yang hanyut dan roboh akibat terpaan bencana banjir Kota Bima ke BNPB Pusat,” tegas Lutfi lagi.
            Sementara itu, berkaitan dengan rencana relokasi rumah warga yang tinggal di bantaran sungai oleh pihak Pemkot Bima, menurutnya, pihak Pemkot Bima tidak cukup hanya menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan guna relokasi rumah warga. “Prosedurnya Pempus memang meminta Akan tetapi Pemkot juga harus menyiapkan anggaran untuk pergantian lahan warga yang ingin direlokasi itu serta kerugian bangunan akibat pembebasan lahannya. Itu aturannya dan itu harus menggunakan dana APBD II. Nah mampukah Pemkot menyiapkan dana sebesar Rp200 Milyar untuk itu?. Hitung-hitungannya harus jelas, jangan membohongi masyarakat kita yang sudah tertimpa bencana, kemudian kita bohongi. Nah saya sangat miris ketika ada Pimpinan Daerah yang menyatakan kita siap untuk melakukan relokasi. Saya kira tidak segampang itu. Masyarakat kita sudah cukup lelah, dari Desember 2016 hingga hari ini menunggu kerja-kerja riel Pemkot Bima dalam membantu masyarakatnya yang tertimpa bencana namun belum juga kunjung terlihat. Ini sudah hampir setahun sejak Desember 2016 lalu,” pungkasnya. (GA 212*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.