-->

Notification

×

Iklan

Perkuat Kelembagaan DPRD, ADPSI Akan Gelar Rakernas di Lombok

Thursday, November 30, 2017 | Thursday, November 30, 2017 WIB | 0 Views Last Updated 2017-11-30T11:55:27Z

Mataram, Garda Asakota.-
        Dalam rangka memperkuat kelembagaan DPRD Provinsi se-Indonesia, Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Lombok Barat Provinsi NTB mulai dari tanggal 07 Desember 2017 hingga tanggal 10 Desember 2017.
     “Insya Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan agenda Rakernas tersebut sedang dipersiapkan. Acaranya akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Desember 2017 terpusat di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kelembagaan DPRD,” ujar Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah SH MH., didampingi dua (2) orang Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Mori Hanafi beserta Sekretaris Dewan, H Mahdi dan Kabag Umum Setwan, Lalu Amjad, kepada sejumlah wartawan saat menggelar konferensi pers di kantor DPRD NTB, Kamis 30 November 2017,
Ditunjuknya Provinsi NTB sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ADPSI) yang akan mengusung tema “Memperkuat Lembaga DPRD sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah” pada desember 2017 mendatang, menurut politisi Partai Golkar NTB ini didasari atas kesepakatan Pimpinan DPRD Se-Indonesia.
“Padahal sebenarnya, kegiatan ini akan dilaksanakan di Papua. Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan pimpinan DPRD se-Indonesia acara Rakernas ADPSI dan Forkom SDPSI dipusatkan di NTB saja,” ujarnya.
Acara Rakernas ini dikatakannya akan juga dengan acara Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi seluruh Indonesia (Forkom SDPSI) yang akan mengangkat tema “Melalui Raker Kita Perkuat Kelembagaan Forkom SDPSI Dalam Mendukung Tujuan ADPSI”.
“Kegiatan Rakernas ini merupakan wadah independen yang diselenggarakan tiga kali dalam lima tahun dan nanti akan membahas beberapa hal dan bersifat konsultatif sekaligus forum sharing informasi. Ternasuk soal implementasi PP Nomor 18 Tahun 2017. Supaya lebih jelas (Soal PP 18 Tahun 2017) kita berharap acara ini bisa dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kalau tidak bisa Menteri yah Dirjen yang akan hadir membukanya nanti,” cetusnya.

Pilihan kenapa acara ini digelar di NTB, menurutnya, karena NTB juga dianggap berbeda dari sebelumnya dan memiliki daya pikat tersendiri. Selain itu menurutnya tata letak NTB dianggap strategis dengan banyaknya lokasi pariwisata yang bisa dikunjungi. “Saat ini panitia lokal NTB sedang mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, mulai persiapan penyambutan peserta dari lokasi kedatangan, transportasi menuju penginapan hingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanannya nanti,” pungkasnya. (GA. Ese*).
×
Berita Terbaru Update