Header Ads

Umar Wera Gugat Pernyataan Wabup Terkait BIMA RAMAH

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer (DMN).

Kabupaten Bima, Garda Asakota.-

       Peryataan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer (DMN) yang mengkhawatirkan kondisi daerah Bima belakangan ini tercederai karena maraknya pelaku kriminalitas, asusila, pengedar Narkoba, dan penggunan obat-obatan terlarang mendapat tanggapan dari salah seorang aktivis NGO Bima. Dalam pernyataan sebelumnya, Wabup mengaku generasi penerus di Bima terlahir dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Fakultas, namun secara perilaku belum membuat Kabupaten Bima menjadi Bima RAMAH.  “Saya harap putra dan putri yang lahir di organisasi manapun, agar semua bisa terlibat aktif membangun Kabupaten Bima menjadi lebih baik,” ajaknya,  saat pembukaan BBGRM Kecamatan Woha, Senin lalu (09/10).

           Rupanya, pernyataan orang nomor dua di Kabupaten Bima ini menuai tanggapan dari pegiat LSM Bima, Umar Wera. Dalam status terbarunya di dinding FB, Umar Wera menulis surat terbuka yang ditujukan ke Wabup Bima. "Assalamualaikum Pak Wakil Bupati Bima,Nggak Salah Neh Pernyataaanya? Visi Bima RAMAH itu Bapak yang canangkan jadi Visi Kabupaten Bima. Cuman pertanyaan Saya Pak Wakil Bupati pernah baca ulang nggak Visi yang ada di RPJMD dengan APBD yang sudah berjalan selama dua tahun Kepemimpinan Bapak di Bima?.  Kalau Bapak lihat ulang pasti geleng-geleng kepala.  Karena Visi Bima RAMAH yang dicanangkan itu, tidak terbiayai di APBD Kabupaten Bima selama dua tahun terakhir ini.  Lantas gimana Bima Ramah nisa terwujud?," tulis Umar Wera, Jumat pagi (13/10), menanggapi pemberitaan Wabup Bima terkait dengan Bima RAMAH.
   
          Menurut Umar Wera, kebijakan Bima RAMAH saat ini hanya jadi slogan.  Karena arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima nggak jelas.  "Tapi kita masih tunggu di RAPBD tahun 2018. Apakah masih kayak kemarin atau nggak," katanya. Pria yang pernah aktif di AIPD (Australia Indonesia Partnership for Desentraliasation) NTB ini menyarankan kepada Wakil Bupati Bima agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap RAPBD 2018 supaya Visi yang dicanangkan bisa jalan dan terbiayai.

        Kepada wartawan Umar menambahkan bahwa sebenarnya dari setiap Visi itu harus tegas SKPD yang mana sebagai leading sektornya. "Misal Visi Religius.  Ini SKPD atau bidang mana yang tangani dan harus jelas mata anggaran dan kegiatan untuk mendorong religius itu seperti apa. Ini nggak jelas sehingga nanti akan tetap bias. Begitupun juga dengan Visi Aman misalkan SKPD mana yang bertanggung jawab kegiatan yang mendorong itu bentuknya seperti apa ini seharusnya yang di pertajam sehingga arah kebijakannya jalan dan fokus. Ini baru dua visi yg lain. Dan kami sudah sering buat kajian tentang hal ini," tambahnya.

      Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer, beralasan tidak masuknya dana untuk mendukung program Bima RAMAH di dua tahun pertama pemerintahan IDP-Dahlan karena pada tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih dilantik tanggal 17 Februari 2016. "Makanya Visi Bima RAMAH tidak tampak, sementara di tahun 2017 kurang ke substansi," akunya. Meski demikian, pihaknya berkomitmen di tahun 2018 dipastikan sudah banyak perbaikan.  Berarti akan ada anggaran khusus untuk penguatan program Bima RAMAH?. "InsyaAllah ada," tegasnya.

          Sebelumnya, Wabup mengakui bahwa belakangan ini banyak kejadian di Kabupaten Bima, mulai dari saling membacok, penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba, pengguna Tramadol, dan penyakit sosial lain. Seolah tidak terhindarkan dalam kehidupan kemasyarakatan. “Saya harapkan kesadaran kita, supaya menghilangkan kebiasaan berbuat kriminal. Mari kita menciptakan Bima aman dari konflik dan hal merugikan diri sendiri, terutama orang lain,” harapnya. Kata dia, di Bima hampir seluruh generasi lahir dari lingkungan sekolah, Perguruan Tinggi maupu Fakultas, tetapi mengapa belum ada sedikit pun yang mampu menciptakan Bima RAMAH. “Dari segi keamanan generasi kita sedang dilanda penyalahgunan obat-obatan berbagai bentuk dan jenis, dipakai generasi kita terutama  usia pelajar,” bebernya.

          Kondisi  ini menjadi tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas, terutama Pemerintah Desa agar menumbuhkam rasa kepedulian terhadap generasi penerus bangsa ini.“Tanamkan rasa tanggung jawab dan memiliki generasi, dekati mereka yang sedang berkumpul karena melalui  cara itu kita dapat mencegah tindakan negatif,” jelasnya.Selain itu,  orang tua agar selalu mengawasi aktivitas anak, membimbing, dan membina mereka  seperti didikan orang tua dulu terhadap diri masing-masing. “Anak bertindak melanggar, itu karena kurang pendekatan emosional orang tua. Orang tua adalah kunci keberhasilan anak, kalau kita lengah mendidik maka besar peluang mereka bertindak melawan hukum,” paparnya. (GA. 212*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.