Header Ads

Ketua Kp3S Jakarta Harapkan Gubernur NTB Dorong Presiden Percepat Finalisasi UU DBOB

Presiden Jokowi saat berselfie bersama Gubernur NTB, TGB. (Foto Dok Humas Pemprov NTB) 

Jakarta, Garda Asakota.-

      Dengan berbagai prestasi Nasional dan piagam penghargaan yang diraih TGB (Tuan Guru Bajang) Gubernur NTB dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak salah kalau warga NTB termasuk masyarakat se-pulau Sumbawa sudah saatnya TGB mendapatkan kepercayaan untuk  berkiprah lebih luas lagi memimpin Bangsa dan Negara ini.

         Sebagai salah satu Tokoh NTB di Jakarta,  Drs. H. Saleh Umar, M. Si, bersama almarhumah ibu Hj.  Dr. Maryam Salahudin, SH, ia mengenal betul sosok TGB dan berutang budi dalam kaitan dengan proses pembentukan PPS. Bagaimanapun,  kata dia, pada masa kepemimpinan TGB lah PPS bisa lolos pada tingkat daerah untuk diteruskan ke Pusat guna diproses lebih lanjut oleh Kp3S dengan DPD, DPR dan Pemerintah pada tahun 2012. Setelah melalui uji materi politik yang cukup berat dalam Audensi/RDP di Pusat dan verifikasi faktual di daerah, akhirnya pada Rapat Paripurna DPR RI yang juga dihadiri Pemerintah pada 29 September 2014  (penghujung masw SBY) PPS dinyatakn Lulus bersama 21 DOB lainnya dari 65 DOB yang ikut  ujian materi politik. Bahkan PPS dapat nilai tertinggi, namun pada saat itu tidak langsung disahkan menjadi UU DOB. "Tapi diserahkan dan menjadi memori Pemerintahan baru Presiden JOKOWI-JK, " ungkap H. Saleh Umar.
         ‎
          Ia mengajak seluruh  komponen NTB khusunya masyarakat pulau Sumbawa agar mendoakan bersama semoga PPS bersama  21 DOB lain yang sdh lulus uji materi ini mendapatkn kemudahan Presiden dan DISAHKAN menjadi UU Propinsi yang sudah cukup lama  didambakan  dan diperjuangkan bersama semua komponen masyarakat pulau Sumbawa. "Untuk itu kami jajaran Kp3S mengucapkan terima kasih kepada  babak Gubernur dan kiranya tidak salah kalau kami jajaran Kp3S bersama masyarakat se pulau Sumbawa masih  mengharapkan kembali  bapak TGB selaku Gubernur mendorong Presiden untuk mempercepat proses finalisasi keputusan menjadi UU DOB," harap pensiunan BPK RI ini. (GA. JACK*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.