Header Ads

Diduga Banyak Pekerjaan Fiktif, FPPK Pulau Sumbawa Adukan BWS NT 1 ke DPRD NTB


Mataram, Garda Asakota.-
      Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa mengadukan dugaan banyaknya pekerjaan fiktif yang disinyalir dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 kepada Lembaga DPRD Provinsi NTB, Senin (23/10).
          Puluhan aktivis FPPK tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi, dan didampingi oleh Syamsuddin HZ dari Komisi IV DPRD NTB. Kepada pimpinan DPRD NTB, Ketua FPPK Pulau Sumbawa, Abdul Khattab, S.Pd., mengaku berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh lembaganya, sejumlah pekerjaan yang diduga fiktif tersebut yakni pekerjaan rehab sporadic jaringan irigasi Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dari tahun 2014-2017.
      “Pekerjaan tersebut hanya membuang miliaran anggaran Negara, karena didaerah Desa Penyaring semenjak tahun 2004 peresmian bendungan Batu Bulan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tidak dilalui oleh air dan pekerjaan rehab sporadic jaringan irigasi tidak memiliki manfaat bagi masyarakat dan hanya menghambur-hamburkan uang Negara saja,” kata Abdul Khattab.
     Begitu pun dibidang Operasional (OP) BWS NT-1, lanjutnya, juga ditemukan hal yang sama dimana banyak anggaran Negara yang dianggarkan setiap tahunnya untuk tujuan pemeliharaan di areal bendungan baik itu perambasan, pemeliharaan lampu bendungan, pengecatan pintu, pemeliharaan rumah/kantor dikawasan bendungan. “Diduga itu semua fiktif, tidak dikerjakan oleh Bidang Operasional (OP) BWS NT-1,” cetusnya.
      Pihaknya juga membeberkan adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak kerja yakni pada pekerjaan pembangunan irigasi tambak Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. “Hasil investigasi kami ditemukan penggunaan  batu kapur dalam pekerjaan irigasi tambak tersebut,” katanya.

      Setelah menyimak sejumlah pengaduan dari aktivis FPPK Pulau Sumbawa, Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi, berjanji akan mengagendakan pertemuan lanjutan antara pihak DPRD NTB dalam hal ini Komisi IV DPRD NTB,  FPPK, PUPR dan BWS NT-1 untuk membahas lebih lanjut sejumlah temuan yang diadukan oleh pihak FPPK. (GA. Imam*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.