Mataram,
Garda Asakota.-
Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK)
Pulau Sumbawa mengadukan dugaan banyaknya pekerjaan fiktif yang disinyalir
dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 kepada Lembaga DPRD
Provinsi NTB, Senin (23/10).
Puluhan aktivis FPPK tersebut
diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi, dan didampingi oleh
Syamsuddin HZ dari Komisi IV DPRD NTB. Kepada pimpinan DPRD NTB, Ketua FPPK
Pulau Sumbawa, Abdul Khattab, S.Pd., mengaku berdasarkan hasil investigasi yang
dilakukan oleh lembaganya, sejumlah pekerjaan yang diduga fiktif tersebut yakni
pekerjaan rehab sporadic jaringan irigasi Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten
Sumbawa dari tahun 2014-2017.
“Pekerjaan tersebut hanya membuang
miliaran anggaran Negara, karena didaerah Desa Penyaring semenjak tahun 2004
peresmian bendungan Batu Bulan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tidak
dilalui oleh air dan pekerjaan rehab sporadic jaringan irigasi tidak memiliki
manfaat bagi masyarakat dan hanya menghambur-hamburkan uang Negara saja,” kata
Abdul Khattab.
Begitu pun dibidang Operasional (OP)
BWS NT-1, lanjutnya, juga ditemukan hal yang sama dimana banyak anggaran Negara
yang dianggarkan setiap tahunnya untuk tujuan pemeliharaan di areal bendungan
baik itu perambasan, pemeliharaan lampu bendungan, pengecatan pintu,
pemeliharaan rumah/kantor dikawasan bendungan. “Diduga itu semua fiktif, tidak
dikerjakan oleh Bidang Operasional (OP) BWS NT-1,” cetusnya.
Pihaknya juga membeberkan adanya
dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak
kerja yakni pada pekerjaan pembangunan irigasi tambak Desa Penyaring Kecamatan
Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. “Hasil investigasi kami ditemukan penggunaan batu kapur dalam pekerjaan irigasi tambak
tersebut,” katanya.
Setelah menyimak sejumlah pengaduan
dari aktivis FPPK Pulau Sumbawa, Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi, berjanji
akan mengagendakan pertemuan lanjutan antara pihak DPRD NTB dalam hal ini
Komisi IV DPRD NTB, FPPK, PUPR dan BWS
NT-1 untuk membahas lebih lanjut sejumlah temuan yang diadukan oleh pihak FPPK.
(GA. Imam*).
