Header Ads

TGB-Amin Dikritisi Tidak Mampu Wujudkan Program PIJAR

Foto: Ir. Made Slamet, MM.

Mataram, Garda Asakota.-
     Tidak berjalannya tiga program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi, seperti rumput laut, sapi dan jagung dikritisi oleh anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM., sebagai suatu kemunduran dalam mewujudkan visi misi PIJAR yang dibangun lima (5) tahun sebelumnya.
      “Hingga tahun kelima masa jabatannya ini, visi misi yang merupakan bagian utama dari program unggulan Pemerintahan TGB-Amin ini justru tidak mengelami peregerakan sedikitpun. Bahkan terkesan hilang ditengah jalan,” kritik pria yang juga merupakan politisi PDI-Perjuangan NTB ini kepada wartawan media ini, Rabu (13/09) diruang kerjanya Komisi II DPRD NTB.
     Tidak bergeraknya program PIJAR di NTB ini menurut Made Slamet berimbas pada ketidak mampuan daerah ini dalam menekan laju pertumbuhan masyarakat miskin. “Dan nyatanya angka kemiskinan kita hingga hari ini masih tinggi. Jika program unggulan ini jalan, maka paling tidak angka kemiskinan di NTB ini akan bisa dikurangi atau dikikis. Padahal dari dulu kita meminta agar Pemprov melakukan langkah koordinasi lintas SKPD dan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB. Hal ini yang saya nilai masih lemah dilakukan oleh TGB-Amin,” cetusnya.
      Untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera, lanjutnya, Pemprov NTB tidak semestinya berseberangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena sesuai dengan amanat UU tentang Pemda bahwa Pemerintah Provinsi itu adalah wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. “Namun yang saya lihat justru Pemprov ini cenderung menjadi oposisi daerah. Contoh misalnya dalam aspek penerapan kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Pemprov saya nilai justru bertindak oposisi terhadap kebijakan pemerintah pusat. Padahal tugas Pemprov itu sesuai dengan amanat UU adalah wakil dari Pempus di daerah. Seharusnya Pemprov bertindak netral dan menjadi solusi atas setiap kebijakan yang ada. Hal ini lah yang saya katakana bahwa Pemprov ini memiliki kelemahan dalam membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sekaligus koordinasinya dengan Pempus juga kurang bahkan koordinasi dilingkup internal Provinsi juga kurang,” kritik Made Slamet lagi.
      Menurutnya, banyak aspek-aspek kebijakan lain yang menurutnya menjadi contoh kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. “Hampir semua program mengalami hal seperti itu baik itu program pariwisata, pertanian bahkan dalam aspek pengelolaan anggaran seperti itu, kita dikasih anggaran akan tetapi kita tidak bisa mempergunakannya dan pada akhirnya kita mendapatkan pengurangan dana DAK maupun DAU dari Pusat,” ujarnya seraya mengatakan bahwa kritikan ini tujuannya demi kebaikan NTB kedepannya. (GA. Imam*).



No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.