 |
| Foto: Ir. Made Slamet, MM. |
Mataram,
Garda Asakota.-
Tidak berjalannya tiga program
unggulan Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi,
seperti rumput laut, sapi dan jagung dikritisi oleh anggota Komisi II Bidang
Perekonomian DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM., sebagai suatu kemunduran dalam
mewujudkan visi misi PIJAR yang dibangun lima (5) tahun sebelumnya.
“Hingga tahun kelima masa jabatannya
ini, visi misi yang merupakan bagian utama dari program unggulan Pemerintahan
TGB-Amin ini justru tidak mengelami peregerakan sedikitpun. Bahkan terkesan
hilang ditengah jalan,” kritik pria yang juga merupakan politisi PDI-Perjuangan
NTB ini kepada wartawan media ini, Rabu (13/09) diruang kerjanya Komisi II DPRD
NTB.
Tidak bergeraknya program PIJAR di
NTB ini menurut Made Slamet berimbas pada ketidak mampuan daerah ini dalam
menekan laju pertumbuhan masyarakat miskin. “Dan nyatanya angka kemiskinan kita
hingga hari ini masih tinggi. Jika program unggulan ini jalan, maka paling
tidak angka kemiskinan di NTB ini akan bisa dikurangi atau dikikis. Padahal
dari dulu kita meminta agar Pemprov melakukan langkah koordinasi lintas SKPD
dan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB. Hal ini yang saya nilai masih
lemah dilakukan oleh TGB-Amin,” cetusnya.
Untuk mewujudkan masyarakat NTB yang
sejahtera, lanjutnya, Pemprov NTB tidak semestinya berseberangan dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena sesuai dengan amanat UU tentang Pemda
bahwa Pemerintah Provinsi itu adalah wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. “Namun
yang saya lihat justru Pemprov ini cenderung menjadi oposisi daerah. Contoh
misalnya dalam aspek penerapan kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan,
Pemprov saya nilai justru bertindak oposisi terhadap kebijakan pemerintah
pusat. Padahal tugas Pemprov itu sesuai dengan amanat UU adalah wakil dari
Pempus di daerah. Seharusnya Pemprov bertindak netral dan menjadi solusi atas
setiap kebijakan yang ada. Hal ini lah yang saya katakana bahwa Pemprov ini
memiliki kelemahan dalam membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
dan sekaligus koordinasinya dengan Pempus juga kurang bahkan koordinasi
dilingkup internal Provinsi juga kurang,” kritik Made Slamet lagi.
Menurutnya, banyak aspek-aspek
kebijakan lain yang menurutnya menjadi contoh kurangnya koordinasi antara
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. “Hampir semua program
mengalami hal seperti itu baik itu program pariwisata, pertanian bahkan dalam
aspek pengelolaan anggaran seperti itu, kita dikasih anggaran akan tetapi kita
tidak bisa mempergunakannya dan pada akhirnya kita mendapatkan pengurangan dana
DAK maupun DAU dari Pusat,” ujarnya seraya mengatakan bahwa kritikan ini
tujuannya demi kebaikan NTB kedepannya. (GA.
Imam*).
