Header Ads

Pemkot Bima Dinilai Pentingkan Pembangunan Masjid Terapung, Dibanding Masjid Agung dan Warga Korban Banjir

Alfian Indra Wiryawan

Kota Bima, Garda Asakota.-

        Rumah Adat/mesjid Terapung/mesjid Amahami dinilai lebih penting dibangun dalam waktu satu (1) tahun anggaran berjalan dari pada Mesjid Agung yang butuh anggaran untuk penyelesaian selama bertahun-tahu. Yang lebih parah lagi, kata anggota DPRD Kota Bima yang juga Ketua Komisi III, Alfian Indra Wiryawan, S.Adm,  bahwa seolah-olah pemangku jabatan di daerah ini pura-pura tuli dengan teriakan dan jeritan masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda dan bergatungan di pohon-pohon akibat rumahnya kebawa banjir bandang akhir tahun lalu. "Dimana nurani dan hatimu hai kawan-kawan pemangku jabatan di Pemkot," tulis pria yang kerap disapa Dae Pawan ini di akun FB nya, Kamis siang (21/9).

        Kepada netizen yang mempertanyakan statusnya itu, Dae Pawan mengungkapkan bahwa apa yang menjadi catatannya itu tujuannya untuk menggugah mereka yg memangku jabatan agar ikut merasakan dan mendengarkan jeritan yang dialami oleh masyarakat Kota Bima. Ia menegaskan bahwa, meski dana tambahan pembangunan masjid terepung sebesar Rp2,8 Milyar yang diminta Pemkot Bima tetap lolos dan disetujui lembaga DPRD Kota Bima melalui APBD Perubahan 2017, namun dirinya sebagai anggota dewan tetap akan bersikap mengkritisi kebijakan Pemkot Bima yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. "IsyaAllah tetap mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak," tegasnya merespon support yang diberikan salah seirang netizen, Hanief M S.

       Seperti ditegaskannya kepada sejumlah wartawan, Dae Pawan bersama Fraksi Golkar tetap bersikap menolak permintaan anggaran Rp2,8 M tersebut.Salah satu alasannya, kata dia, Pemkot Bima melalui pihak ketiga sampai saat ini belum rampung 50 persen tahapan pengerjaan masjid terapung yang sudah dianggarkan melalui APBD-P awal 2017 sebesar Rp12,5 Milyar. "Pekerjaan fisiknya belum rampung, malah minta tambahan anggaran lagi. Anggaran Rp12,5 milyar saja belum selesai, ada masalah tiang pancangnya, malah minta uang dari APBD lagi buat perbaiki, ini kan aneh. Makanya, apapun alasan yang disampaikan eksekutif Fraksi Golkar tetap komit sesuai dengan PU Fraksi Golkar," ucap Dae Pawan seraya menyesalkan sikap rekan-rekan yang mengikuti apa yang menjadi keinginan eksekutif. "Tapi itu biasa dalam lembaga politik," cetusnya.

       Disamping itu, sambungnya, penambahan anggaran Rp2,8 M itu untuk kebutuhan ornamen atau asesoris seperti karpet dan lain-lain serta penguatan beberapa tiang pancang yang dangkal, justru dipicu adanya kesalahan perencanaan dan bukan berarti harus dibebankan pada APBD Perubahan ini. "Alasan yang lucu yang disampaikan oleh eksekutif bahwa Pemkot sudah menghubungi Menteri Agama untuk meresmikan pada bulan Desember 2017. Ini seolah-olah ada pemaksaan untuk menyelesaikan pembangunannya pada tahun ini. Yang sebenarnya tahun 2018 saja bisa kita selesaikan, toh Walikota juga masih menjabat," tegasnya.  (GA. 212*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.