Header Ads

Nasihuddin Badri: Promosi Tidak Akan Berguna Ketika Daerah Tidak Melakukan Pembenahan Destinasi Wisata

Foto: Drs. H. Moh. Nasihuddin Badri, M.Ap.

Mataram, Garda Asakota.-
       Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian, Drs. H. Moh. Nasihuddin Badri, M.Ap., mengatakan Pemerintah Provinsi NTB telah banyak membantu pihak Pemerintah Kabupaten dan atau Kota yang ada di NTB dalam menggerakan dan memajukan sektor pariwisata di daerah. Hanya saja, menurutnya, sektor pariwisata di daerah itu tidak akan bisa berkembang dengan baik ketika pihak Pemerintah Provinsi gencar melakukan promosi namun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjutinya dengan berupaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan destinasi wisata serta infrastruktur pendukung lainnya dari suatu destinasi tersebut.
        “Dalam sektor pengembangan kepariwisataan ini, Pemerintah Provinsi NTB telah banyak membantu pengembangan sektor pariwisata Kabupaten dan atau Kota di NTB, walaupun bukan yang termasuk dalam aspek tupoksinya,” ujar politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan media ini, Senin (11/09), di ruang kerjanya Komisi II DPRD NTB.
       Tugas pokok utama Pemerintah Provinsi dalam aspek pariwisata itu menurutnya adalah membantu Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam mempromosikan aspek pariwisata di daerah dan hasil dari promosi itu baik berupa income daerah dan pendapatan masyarakat lainnya itu akan dinikmati oleh pemerintah kabupaten dan atau kota.
        “Jadi tidak ada income pemerintah provinsi dari sektor pariwisata ini. Seluruh pencapaian income atau pajak di sektor pariwisata ini seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak makanan, dan pajak parkir masuknya di Pemerintah Kabupaten/kota. Namun tugas mempromosikan sektor pariwisata ini menjadi tanggungjawab utama Pemerintah Provinsi,” cetusnya.
            Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat ini menghimbau kepada pihak Pemerintah Kabupaten dan atau Kota di NTB agar lebih gesit lagi dalam mendorong pengembangan sektor kepariwisataan di masing-masing daerahnya karena ada banyak kemanfaatan yang bisa diraih oleh pemerintah kabupaten/kota berupa peningkatan sektor incomenya. “Dan perluasan sektor pariwisata di setiap wilayah kabupaten/kota di NTB itu tidak akan mematikan destinasi awal yang telah dikembangkan sebelumnya. Akan tetapi setiap destinasi yang dikembangkan ini akan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya karena terdorong oleh rasa keingintahuan yang ada dalam diri setiap orang yang ingin berwisata,” terangnya.

      Oleh karenanya, menurut Nasihuddin Badri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus terus berupaya melakukan aspek pembenahan destinasi wisata baik dalam aspek pembenahan objek wisatanya maupun sektor-sektor pendukung kepariwisataan lainnya. “Sehebat apapun promosi itu dilakukan ketika distinasi yang ingin dikunjungi itu tidak dilakukan pembenahan maka promosi itu tidak akan berguna dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan. Namun, apabila destinasi wisata itu terus dibenahi dan terus dikembangkan dengan baik termasuk pembenahan infrastruktur jalan dan fasilitas pada destinasi itu, maka aspek promosinya akan memiliki arti karena ada kesesuaian antara yang dipromosikan dengan kenyataan sesungguhnya dari destinasi itu. Maka kuncinya daerah harus terus melakukan pembenahan dalam aspek destinasi wisata ini, itu yang menjadi tugas utama Pemerintah Kabupaten/Kota sementara tupoksi Pemerintah Provinsi membantu dalam aspek promosinya,” tandasnya. (GA. Imam*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.