Header Ads

Ruslan Turmuzi Kritisi Pemprov NTB One Man One Show Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. H. Ruslan Turmuzi.

Mataram, Garda Asakota.-
            Pemerintah Provinsi NTB dinilai belum mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB. Dari target penurunan angka kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 12 persen, Pemerintah Provinsi dinilai hanya mampu menurunkan angka kemiskinan hanya sebesar 0,58 %.
            Menurut Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, ketidakmampuan Pemerintah Provinsi dalam mememenuhi target penurunan angka kemiskinan ini merupakan suatu bukti lemahnya konektivitas program dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.
            “Sehingga kita menyimpulkan Pemerintah Provinsi ini hanya melakukan One Man One Show,” kritik Ruslan disela-sela dirinya mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (31/07).
            Imbasnya, kata Ruslan, akibat dari lemahnya program dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB ini dalam memerangi angka kemiskinan ini, maka Kabupaten/Kota di NTB ini menjadi Kabupaten/Kota yang tertinggal di Indonesia.
            “Tingkat penurunan kemiskinan di NTB ini hanya berkisar 0,58 %. Itukan sangat jauh sekali dari target yang telah ditetapkan. Itu berarti bahwa konektivitas program perencanaan dan pengendalian kemiskinan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi ini tidak matching. Ini yang paling penting untuk direview oleh semua pihak,” saran Ruslan.
            Menurutnya, dalam memerangi kemiskinan ini, mestinya Pemprov NTB harus lebih banyak menggelontorkan anggaran pengentasan kemiskinan itu ke Kabupaten/Kota se-NTB. “Jangan kita hanya focus menggelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur saja. Tapi juga harus dibarengi dengan penggelontoran anggaran yang besar untuk program-program yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat dalam kerangka mengentaskan angka kemiskinan ini. Dan program-program apa saja itu, yah harusnya dibahas secara bersama,” ujarnya.
            Selama ini, lanjutnya, jika kita melihat postur APBD, bantuan Pemprov untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil. “Hanya sekian persen saja. Harusnya bantuan ke Pemda Kabupaten/Kota itu harus ditambah sesuai dengan program masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Kan antara Kabupaten/Kota itu memiliki program yang berbeda-beda dengan tingkat kemiskinan yang juga berbeda,” cetusnya lagi.
            Apa lagi implikasinya, kata Ruslan, implikasinya adalah ketika tidak terbangunnya koordinasi yang baik antara Pemprov dengan Kabupaten/Kota, maka berdampak pada tidak meningkatnya IPM yang ada di NTB ini. Nah kita lihat aja sekarang, lanjutnya, anggara di APBD Perubahan ini yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan itu hanya Rp3,5 Milyar. “Itu kalau tidak salah anggaran yang direncanakan untuk BUMDES yang harus dibagi kepada 900 sekian desa di NTB. Yah jelas sangat tidak cukuplah. Dan target penurunan angka kemiskinan itu tidak akan bisa tercapai ketika keadaannya seperti ini. Apalagi Pemerintahan ini sebentar lagi akan mau berakhir,” tandasnya.
            Menjawab kritik dari politisi senior PDI Perjuangan ini, Pemerintah Provinsi NTB, H. Muhammad Amin, SH., membantah tudingan yang mengatakan pihak Pemprov NTB cenderung one man one show dalam mengentaskan kemiskinan di NTB. Menurutnya, pihak Pemda Kabupaten/Kota juga harus lebih progresif dalam menurunkan angka kemiskinan. “Karena kemiskinan itu kan berada di Kabupaten/Kota. Jadi tidak ada itu one man one show,” bantah Wagub.
Pihaknya juga mengatakan selama ini koordinasi pihak Pemprov NTB dengan pihak Pemda Kabupaten/Kota se-NTB sudah berada dalam kondisi yang bagus. “Namun, Pemda Kabupaten/Kota harus lebih memiliki terobosan dan focus dalam mengentaskan angka kemiskinan ini karena masyarakat miskin itu ada di Kabupaten/Kota. Pemprov itu sifatnya hanya melakukan koordinasi saja,” kelit Wagub ketika dikonfirmasi wartawan usai Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (31/07).
            Menurutnya alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu adalah sebesar Rp1,3 Trilyun dan di APBD-P ini juga ada penambahan anggaran. “Meski angkanya tidak terlalu besar akan tetapi memang perlu ada penambahan anggaran untuk itu jika kita bandingkan dengan jumlah angka kemiskinan yang ada. Oleh karena itulah maka diperlukan untuk mensinergikannya dengan Kabupaten/Kota,” tandasnya. (GA. Imam*).




No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.