Header Ads

Disesalkan, Budidaya Rumput Laut Tidak Tergarap Secara Baik di NTB Padahal Masuk Program Unggulan PIJAR

Ir. Busrah Hasan

Mataram, Garda Asakota.-
            Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, Ir. Busrah Hasan, MM., menyesalkan kurangnya keberpihakan Pemerintah Provinsi NTB dalam menggarap potensi unggulan PIJAR Pemerintah yakni budidaya rumput laut.
            “Padahal potensi rumput laut ini masuk kedalam kategori program unggulan pemerintah dan potensinya terhampar dari Ampenan hingga ke ujung Sape sana. Namun sayangnya kenapa Pemprov NTB hanya menganggarkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk penguatan salah satu program unggulan ini?,” kritik politisi Golkar yang juga mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB ini kepada wartawan media ini, Selasa (23/08).
            Dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta itu, pihaknya mengaku sangat pesimis program unggulan ini dapat berkembang di NTB. Padahal menurutnya, potensi budidaya rumput laut ini sangat berdaya guna dalam meningkatkan aspek perekonomian masyarakat NTB.
            “Padahal yang namanya program unggulan itu semestinya harus menjadi program prioritas yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pihak Pemprov NTB. Kenapa ditetapkan menjadi program unggulan kalau tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pihak Pemerintah,” sesal Busrah.
            Pihaknya menyarankan kepada Pemprov NTB agar lebih memberikan ruang yang besar kepada pimpinan SKPD terkait untuk membangun koordinasi dengan pihak Pempus dalam mendatangkan anggaran penguatan dan pengelolaan budidaya rumput laut ini.
            “Jika Pemprov memiliki kendala anggaran, maka solusinya adalah pihak Pemprov harus bisa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pihak SKPD untuk membangun koordinasi dengan pihak Pempus. Jadi pihak SKPD itu bisa menjual gagasannya di Kementerian untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar guna mengelola dan mengembangkan program unggulan rumput laut ini. Jadi pak Gubernur harus bisa memberikan izin bagi Kepala SKPD nya untuk hal ini. Apalagi saya dengar pihak SKPD kesulitan untuk mendapatkan izin Gubernur terkait dengan soal ini. Maka jangan dibatasi ruang gerak SKPD ini untuk melobbi anggarannya ke pusat,” ujarnya kritis.
Kelemahan lain dari Pemprov NTB menurutnya adalah tidak menempatkan para pejabatnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. “Ini juga yang menjadi kendala sehingga potensi-potensi ini tidak bisa digarap secara baik. Saya melihat banyak orang-orang hebat di Pemerintah tidak difungsikan oleh Pemerintah sehingga banyak potensi perikanan dan kelautan kita yang tidak bisa tergarap secara baik,” tandasnya. (GA. Imam*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.