Mataram, Garda Asakota.-
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, P.hD mengajak seluruh pihak terkait untuk memperhatikan hak dan kewajiban pekerja migran. Sekda NTB yang akrab disapa Pak Ros menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah "Persiapan Dialog Pelaporan Indonesia Mengenai Implementasi Konvensi Pekerja Migran PBB" di Hotel Santika, Kamis (6/7).
Ia menegaskan Pemerintah dan semua stakeholder harus pro aktif memberi perlindungan bagi para pahlawan devisa tersebut. "Dari sisi kewenangan memang menjadi tugas utama pemerintah pusat, ujarnya seperti disampaikan oleh Karo Humas Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma.
Disatu sisi, ia mengingatkan Pemda juga tidak bisa berpangku tangan. Pemda harus memiliki action untuk mencegah buruh migran mendapat perilaku kekerasan dan tidak adil lainnya. Dengan demikian, kata Sekda, para buruh migran sebagai warga NTB bisa merasakan adanya kehadiran pemerintah. Ia meyakini, NTB menjadi pengirim TKI terbesar kedua setelah Jawa Timur, karena roda pembangunan ekonomi NTB masih bergantung pada investasi pemerintah. Hal itu menurutnya kurang baik dan belum cukup untuk menahan keinginan TKI/TKW untuk pergi bekerja ke luar negeri. Bahkan tingginya animo untuk bekerja keluar negeri mengalahkan pertimbangan resiko yang menimpa para pekerja. Sehingga hal itu mendorong tetap tingginya angka TKI yang berangkat melalui jalur ilegal.
Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus buruh migran yang ilegal, Pak Ros mengajak jajarannya mengembangkan inovasi pelayanan yang ramah dengan menyederhanakan prosedur yang berbelit-belit. “Mari kita kembangkan kebijakan yang ramah, persis sama dengan pegiat ilegal yang kebijakannya lebih ramah", tegasnya.
Di tempat yang sama, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar menilai bahwa banyaknya jumlah buruh migran di luar negeri, merupakan pertanda baiknya hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ia berharap, kerjasama seperti ini bisa berlanjut terus di masa mendatang.
Berdasarkan data dari Perwakilan RI di luar negeri, terdapat 6,5 (Enam setengah) juta pekerja migran Indonesia bekerja di LN saat ini. Sebaliknya Indonesia juga menjadi tempat bekerja bagi sekitar 70 ribu TKA.
NTB dipilih sebagai tuan rumah dialog untuk menjaring masukan mengenai buruh migran, mengingat NTB khususnya Lombok Barat dan Lombok Timur dinilai sebagai daerah pengirim pekerja migran yang pemerintah daerahnya memiliki beragam inisiatif untuk perlindungan pekerja migran yang perlu diangkat dan dicontoh oleh daerah lain.
(GA. IAG*)
