 |
| Foto: Kepala Desa Rasabou Julkisman, SH. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Aliansi Masyarakat dan Pemuda Rasabou (AMPR) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima meminta
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bumdes sebesar Rp50 juta tahun 2016 silam. Desakan ini mencuat saat audiensi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat di aula kantor desa, Kamis (6/7). "Tuntutan yang menjadi dasar permintaan masyarakat adalah penggunaan anggaran 2016 lalu yang diduga digunakan sepihak oleh pengurus Bumdes yang disinyalir diangkat sepihak Kepala Desa," ujar Azimat Haryadi, SH, Ketua AMPR.
 |
| Foto: Azimat Haryadi, SH, Ketua AMPR. |
Menurutnya, pengangkatan pengurus Bumdes tahun 2016 lalu dinilai sepihak oleh Pemerintah Desa (Kades) sebab pengurusnya adalah diplot dari anggota PKK Desa. Hal ini dinilainya tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme dimana tidak mengikutkan beberapa unsur pada pembentukan pengurus 2016 lalu.
Sekretaris BPD Syafrudin, yang dikonfirmasi wartawan kepada media ini menegaskan bahwa penggunaan anggaran 2016 lalu akan dilaporkan paskah pemilihan anggota pengurus Bumdes yang baru. Diakuinya, pihak BPD telah memanggil dan mengaudit penggunaan anggaran dana tersebut. "Tiba saatnya akan kita laporkan pada pengurus hari ini," tuturnya.
Sri Hartanti pengurus Bumdes Rasabou berjanji akan melaporkan semua administrasi penggunaan dana Bumdes sesuai aturan dan mekanisme berlaku. Sementara itu Kepala Desa Rasabou Julkisman, SH, dikonfirmasi wartawan justru mengakui pengurus Bumdes 2016 lalu adalah anggota PKK. Salah satu pertimbangannya adalah di tahun 2016 lalu pengurus harus segera terbentuk dalam penggunaan anggaran dana Desa yang diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). "InsyaAllah kami tetap berpedoman selama penggunaan anggaran tersebut sesuai aturan dan mekanisme berlaku," tegasnya. (GA. Marlin*)
