Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si menegaskan saat ini bangsa Indonesia banyak menghadapi ujian dan potensi ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara. Namun ancaman terbesar yang dihadapi adalah ancaman non militer. Hal itu ditegaskan saat membuka Focus Group Discussion Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/6).
Pada saat itu Wagub menyampaikan keyakinannya bahwa dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, apapun persoalan dan ancaman bangsa itu, akan dapat dicegah dengan baik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman keyakinan politik, agama, sosial budaya, suku, dengan baik. Alhamdulillah sampai saat ini stabilitas keamanan, politik dan ekonomi termasuk ketersediaan pangan khususnya di NTB bisa kita katakan dalam kondisi aman dan terkendali, ujarnya.
Menurutnya, pertahanan nirmiliter bisa diwujudkan dengan upaya membangun NTB yang sejahtera, yakni masyarakat yang bahagia cerdas sehat dan memiliki semangat persatuan dan kemandirian. Itulah bentuk nyata dari upaya mewujudkan pertahanan nirmiliter yang tangguh, terang H.Muh Amin. Ia menekankan perlunya menanamkan Pancasila sebagai ideologi di dalam hati warga negara Indonesia karena Pancasila merupakan pedoman hidup bernegara yang melindungi warga negaranya dari rasa takut dan menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya.
Di tempat yang sama, Direktur Komponen Pendukung Ditjen Potensi Pertahanan, Ir. Tristan Soemardjono, M.M., mengungkapkan bahwa masalah pertahanan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk didalamnya peran pemerintah daerah. Pelaksanaan FGD ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika Perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan Keselamatan bangsa di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan tekhnologi dan ilmu pengetahuan.
Senada dengan Wagub, Ia juga meyakini bahwa Ancaman yang semula bersifat konvensional yaitu ancaman militer saat ini lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non militer atau pun kolaborasi dari keduanya dan bersifat multidimensi, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum maupun ancaman berdimensi legislasi.
Menurutnya, hal itu berdampak pada masalah pertahanan bisa menjadi sangat kompleks sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang membidangi pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, pungkasnya. (GA. IAG*)
