Header Ads

Masalah Drainase, LMND Audensi dengan Walikota Bima

Walikota Bima, HM. Qurais












Kota Bima, Garda Asakota.-

          Bencana banjir bandang yang melanda Daerah Kota Bima pada Desember tahun 2017 lalu, berdampak pada lebih kurang 35 Kelurahan. Selain infrastruktur pemerintahan dan pemukiman warga, saluran drainase yang ada di beberapa ruas jalan juga mengalami kerusakan dan digenangi lumpur. Melihat kondisi itu, terutama persoalan drainase yang dianggap salah satu penyebab banjir hingga meluapnya air di kawasan pemukiman, pihak BNPB Pusat meminta Pemerintah Kota Bima untuk melakukan normalisasi seluruh drainase yang ada. "Tidak hanya drainase yang dilakukan normalisasi pasca banjir, oleh BNPB Pusat badan sungai juga dinormalisasi karena terlihat kecil dan dangkal," ungkap Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin, saat berudiensi dengan sejumlah aktivis LMND Cabang Bima, Selasa kemarin (2/5) di ruangan rapat Walikota Bima.

          Dijelaskan Walikota, setelah mendapat instruksi langsung dari BNPB Pusat untuk memprogramkan normalisasi drainase, Pemerintah Kota Bima diberikan rekomendasi sebagai penanggungjawab. Menindak lanjuti itu, pihaknya langsung membuat surat pengajuan kepada pihak BPKP untuk mendampingi Pemerintah Kota dalam pekerjaan normalisasi drainase.  “Kenapa kami meminta BPKP sebagai pendamping, supaya normalisasi drainase ini, berjalan dengan baik. Dan BPKP juga dalam program itu sebagai tim untuk mendampingi pelaksanaan itu hingga selesai," jelasnya.

         Walikota juga meminta Sekda atau Asisten 1 Setda Kota Bima agar dapat memberikan salah satu salinan atau copyan surat pengajuan Pemkot Bima pada BPKP sebagai pendamping pada program normalisasi drainase, selanjutnya untuk menjadi pegangan mahasiswa. Artinya supaya ada transparansi antara pemerintah dengan masyarakat secara umum.
“Tentu dalam program ini, kami sebagai pemerintah tidak ingin masuk penjara, makanya untuk mengantisipasi hal itu, kami undang BPKP untuk masuk sebagai tim dalam program normalisasi drainase," tegas Walikota Bima sembari mengapresiasi kesantunan oraganisasi LMND yang berniat membantu Kota Bima menjadi lebih baik di masa mendatang.
Mengenai pertanyaan sejumlah anggota LMND, terutama soal anggaran untuk program drainase?. Walikota menyampaikan bahwa hingga saat ini anggarannya belum diterima Pemkot Bima padahal pegerjaan drainase sedang berjalan.

          Diakuinya, anggaran yang diminta Pemkot Bima pada BNPB kemarin sebesar Rp40 Milyar, namun melihat kondisi di berbagai Daerah di seluruh Indonesia mengalami musibah, Kota Bima hanya mendapat dana Rp20 Milyar saja.
Setelah anggaran Rp20 Milyar itu ada, lanjut Walikota, pihaknya meminta pada BNPB untuk mentransfernya. "Ternyata anggaran Rp20 Milyar itu dipotong lagi hingga angka  Rp7,7 Milyar saja. Dan itupun bukan untuk drainase saja, akan tetapi masuk dalam bantuan pendidikan.  Anggaran Rp7,7 Milyar itu, bukan berupa uang akan tetapi berupa barang seperti perlengkapan sekolah," tegasnya.
Dia juga meminta kepada para aktivis LMD, agar dapat mengawasi pekerjaan drainase yang saat ini sedang dikerjakan. Bila ada kejanggalan mengenai anggarannya, kata dia, dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib. (GA. 335*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.