Header Ads

Pucuk Ketua Gerindra NTB, Ridwan Hidayat Bakal Dilantik Gantikan Willgo

Ket Foto: HM. Sakduddin, SH., (yang kedua dari kiri) saat mengapit TGH. Ahyar Abduh, dalam acara deklarasi dukungan DPP Gerindra ke TGH. Ahyar Abduh. (Foto: Imam Ahmad Gibran*)

Mataram, Garda Asakota.-
            DPP Partai Gerindra akan segera melakukan proses pergantian terhadap Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Wilgo Sainar. Dan figur yang akan menggantikan Wilgo Sainar dari tampuk kursi nomor satu di Gerindra NTB adalah saudara kandung dari Walikota Mataram, TGH. Ahyar Abduh, yang juga merupakan Bakal Calon Gubernur NTB Periode 2018-2023 yakni H. Ridwan Hidayat.
            Menurut HM. Sakdudin, SH., salah seorang pendiri Partai Gerindra NTB, proses pelantikan H. Ridwan Hidayat itu akan digelar pada hari Minggu tanggal 30 April mendatang sekitar pukul 09.00 Wita di salah satu hotel di Kota Mataram. “Proses pergantian ini adalah hak sepenuhnya DPP Gerindra. Di Gerindra itu tidak ada mekanisme pemilihan seperti di Partai-partai lain. Ketua itu langsung ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra. Dan untuk kepastian kehadiran Pak Prabowo di acara pelantikan pak Ridwan Hidayat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini akan kita dapatkan konfirmasinya pada hari Kamis (27/04) nanti,” ujar pria yang juga merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB via selulernya, Senin (24/04).
            Sakdudin juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengukuhan kembali kepengurusan DPD Gerindra yang diketuai oleh Wilgo Sainar di Jakarta sebagaimana santer diberitakan oleh sejumlah media beberapa waktu lalu. Dan menurutnya, DPP Gerindra tidak pernah mengukuhkan Wilgo Sainar sebagai Ketua DPD Gerindra pada saat digelarnya Rakornas beberapa waktu lalu. “Saat itu saya hadir di acara Rakornas. Jadi tidak ada acara pengukuhan kembali kepengurusan Wilgo Sainar,” bantahnya.
            Mengenai apa pertimbangan atau alasan terjadinya proses pergantian Wilgo Sainar ke H. Ridwan Hidayat pihaknya kembali menegaskan tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pertimbangannya. “Yang jelas proses pergantian itu adalah hak prerogative dari DPP Gerindra,” kata Sakdudin.
            Pihaknya tidak menampik adanya kabar mengenai delapan (8) DPC Partai Gerindra yang menginginkan Wilgo Sainar diganti dari Ketua DPD Partai Gerindra NTB. Delapan DPC itu yakni, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, KSB, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Lombok Barat. “Semua DPC itu menghendaki Wilgo Sainar dapat segera diganti. Akan tetapi, delapan DPC itu tidak mengusulkan nama H. Ridwan Hidayat sebagai penggantinya. Jadi nama H. Ridwan Hidayat itu muncul dari DPP Gerindra sendiri,” timpalnya.
Ketika ditanya menyangkut adanya perubahan dalam komposisi kepengurusan Gerindra NTB, Sakdudin mengaku belum bisa memastikan ada perubahan komposisi kepengurusan. “Nanti pada hari pelantikannya saja bisa kita lihat secara bersama-sama. Sebab saya ini hanya menerima dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh DPP untuk persiapan dan pematangan acara pelantikan ini saja,” ujar pria yang sejak awal berdirinya Partai Gerindra di NTB ini selalu dipercayakan sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra ini.

Gerindra Sudah Final dengan Ahyar Abduh sebagai Bacagub NTB
            Partai Gerindra NTB menegaskan bahwa di Gerindra NTB sudah tidak ada lagi proses penerimaan pendaftaran Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) NTB sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra NTB pada pemberitaan sebelumnya bahwa di awal Mei ini Gerindra NTB setelah kepengurusan Wilgo Sainar dikukuhkan kembali akan membuka pendaftaran Bacagub dan Bacawagub.
            “Di Partai Gerindra ini tidak ada istilah Pendaftaran Calon. Khusus untuk Bacagub Gerindra itu adalah hak prerogatifnya Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Jadi kalau kita melakukan proses pembukaan pendaftaran Bacagub dan Bacawagub itu sama halnya dengan kita melakukan pelanggaran AD/ART Partai. Dan itulah yang membedakan antara partai kita dengan partai yang lain,” tegasnya.
      Persoalan Bacagub NTB menurutnya sudah final dan DPP Partai Gerindra sudah menyerahkannya kepada TGH. Ahyar Abduh untuk menjadi Bacagub NTB periode 2018-2023 dengan beberapa catatan yakni Ahyar Abduh diminta untuk mencari Partai Koalisi dan diminta untuk mencari Bacawagubnya. “Setelah partai koalisi dan Bacawagubnya diperoleh, maka Surat Rekomendasi itu akan dikeluarkan untuk diajukan ke KPU nantinya sebagai syarat pendaftaran. Dan itu sudah final, sebab tidak mungkin dikeluarkan dua kali rekomendasi. Menyangkut Bacawagubnya, akan kita serahkan sepenuhnya kepada TGH. Ahyar Abduh untuk menentukan. Tidak kita intervensi menyangkut hal itu,” cetusnya.

            Ketika ditanya berkaitan dengan polemic menyangkut keberadaan Surat Rekomendasi Dukungan Cagub ke Ahyar Abduh yang dibawa oleh DPP Gerindra beberapa waktu lalu, pihaknya menegaskan bahwa keberadaan Surat Rekomendasi itu sudah tidak bisa lagi dibantah keberadaannya karena langsung ditandatangani oleh pak Prabowo sebagai Ketua DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Jendral DPP Partai Gerindra. “Surat itu sudah tidak bisa lagi kita bantah keberadaannya karena sifatnya sudah mutlak ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Sekjend DPP Partai Gerindra. Dan kami yang ada di bawah berkewajiban untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh DPP. Saya anggap mereka-mereka yang mengeluarkan statemen seperti itu bukan kader Gerindra yang sesungguhnya. Kalau memang mereka itu kader Gerindra yang sejati mestinya harus loyal dan mendukung dong terhadap apa saja yang dilakukan oleh atasannya,” tegasnya. (GA. IAG*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.