-->

Notification

×

Iklan

Menyedihkan, 300-an TKI di Riyadh Alami Dugaan Tindak Penyekapan dan Penyiksaan

Saturday, April 1, 2017 | Saturday, April 01, 2017 WIB | 0 Views Last Updated 2017-03-31T23:50:00Z
Mataram, Garda Asakota.-
Kabar menyedihkan kembali terdengar mengenai nasib kurang lebih tiga ratusan (300-an) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Riyadh, Arab Saudi, yang diduga mengalami tindak penyekapan dan penyiksaan. Dugaannya dari 300-an TKI yang diduga mengalami tindak penyekapan dan penyiksaan itu ada sekitar 65 persen berasal dari Propinsi NTB. Dan ada sekitar enam (6) orang TKI yang diduga berhasil melarikan diri dari dugaan tindak penyekapan dan dugaan tindak penyiksaan tersebut.
“Bahkan dikabarkan ada delapan (8) orang TKI yang sudah tewas dan bahkan dikuburkan dibawah lift sebuah penampungan,” kata sumber media ini, Jum’at (31/03) saat mempertanyakan kebenaran informasi terkait dengan peristiwa dugaan tindak penyekapan dan dugaan tindak penyiksaan para TKI di Riyadh, Arab Saudi.
Menanggapi pertanyaan ini, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, H. Lalu Muhammad Iqbal, membenarkan adanya dugaan tindak penyekapan TKI di Riyadh Arab Saudi tersebut. “Tapi sekarang sedang ditangani oleh KBRI kita di Riyadh. Kita sudah mendapatkan laporan dari pihak KBRI tentang hal itu dan telah melakukan koordinasi dengan aparat kemanan di Arab Saudi untuk mendapatkan dukungan penyelesaian permasalahan ini,” kata pria asal NTB ini kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara Koordinasi dan Bimtek Penanganan Masalah TKI di Luar Negeri bersama para Pemangku Kebijakan di Mataram, Jum’at (31/03).
Ikbal juga menjelaskan bahwa dari 300-an TKI tersebut sebagian besarnya dari NTB dan sebagian lainnya berasal dari Propinsi lain. “Mungkin sebagian besarnya berasal dari NTB. Tapi nanti akan kita sampaikan segala sesuatunya ketika sudah selesai terverifikasi. Ketika sudah clear semuanya baru kita sampaikan kepada media,” cetusnya.
Menurutnya dugaan terjadinya tindak penyekapan ini terjadi akibat dari dampak kepergian para TKI tersebut yang tidak memenuhi jalur procedural. “Ini merupakan residu dari permasalahan TKI yang Unprosedural yang muncul belakangan ini sehingga kita tidak bisa pantau keberadaan mereka. Kita tahu keberadaan mereka setelah ada permasalahan ini,” katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menekankan akan pentingnya aspek procedural dalam pengiriman TKI yang bekerja di Luar Negeri untuk menghindari terjadinya kejadian seperti ini. “Hal itu sangat penting dalam menjaga aspek keamanan dan kenyamanan para TKI. Lebih mudah bagi kita untuk memberikan aspek perlindungan bagi para TKI tersebut. Pengiriman TKI secara tidak procedural itu akan mempersulit Negara dalam memberikan perlindungan hukumnya. Keberadaan para TKI yang tidak procedural juga sulit untuk bisa dilacak, tidak dicatatkan, dan tidak dilaporkan. Karena kemampuan kami tidak bisa melakukan pemantauan seluruh pergerakan orang yang keluar negeri. Oleh karena itu sangat ditekankan pentingnya pengiriman TKI yang procedural,” tegas Retno kepada sejumlah wartawan usai menjadi Keynote Speaker dalam acara Koordinasi dan Bimtek Penanganan Masalah TKI di Luar Negeri bersama para Pemangku Kebijakan di Mataram, Jum’at (31/03).
Menurutnya, Pemerintah Indonesia tetap tidak boleh membedakan dalam memberikan perlindungannya hanya kepada para TKI yang procedural semata. “Jadi menyangkut aspek perlindungan itu berlaku bagi semua WNI atau TKI baik yang procedural maupun yang tidak procedural. Intinya memang, kalau TKI yang tidak Prosedural itu akan menghadapi resiko yang lebih besar ketika berada di Luar Negeri. Kejadian-kejadian seperti ini biasanya terjadi pada pengiriman TKI yang tidak procedural. Begitu ada laporan, maka akan kita langsung tangani dengan baik dengan melakukan langkah koordinasi yang semakin baik dengan semua pihak,” kata Retno.
Pihaknya mengaku saat sekarang ini semakin rutin meningkatkan koordinasi dengan semua pihak seperti Menteri Tenaga Kerja, Kepala BNP2TKI. “Dan tadi barusan saya bertemu dengan Pak Gubernur NTB dan beberapa stakeholder yang lainnya untuk membahas bagaimana kita bekerjasama dengan baik antara hulu dan hilir guna memberikan proteksi yang lebih dan sebagainya. Jadi sekarang kita bekerja sebagai satu tim untuk memberikan perlindungan dan pengiriman yang selamat dan aman,” tandasnya. (GA. IAG*)

×
Berita Terbaru Update