Gubernur NTB, Dr. TGKH. M. Zainul Majdi, Lc., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (TA) 2016 dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB pada Jum’at (08/04) di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, H. Lalu Madilaoe Abdul Djabar Tunruang.
Menurut Gubernur, Tahun 2016 merupakan tahun yang menggembirakan bagi masyarakat NTB karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, kata Gubernur, tercatat 5,82 persen terhadap pertumbuhan tahun 2015. “Tanpa pertambangan biji logam sekitar 5,71 persen. Hal ini patut kita syukuri karena pertumbuhan ekonomi kita berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 yakni sekitar 5,02 persen,” ujar pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini.
Pertumbuhan ekonomi ini juga menurutnya ditopang oleh kinerja pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pergerakan inflasi yang berada pada angka 2,61 persen, jauh dibawah regulasi Nasional yakni 3,02 persen. “Kinerja ekonomi yang baik, meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang mengakibatkan menurunya tingkat pengangguran. Tahun 2015, Pengangguran Terbuka adalah sebesar 5,69 persen dan di tahun 2016 dapat diturunkan menjadi 3,94 persen melampaui target yang ditetapkan oleh Pemprov sebesar 4,43 persen,” ungkapnya.
Tahun 2016 juga, menurutnya, pendapatan per kapita penduduk NTB juga meningkat seiring dengan meningkatnya kesempatan kerja yakni sebesar 11,67 persen menjadi Rp.23.740.000 dibandingkan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 21.260.000. “Dampak positifnya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan. Jika pada bulan September tahun 2014, penduduk miskin berjumlah 816.921 orang, maka pada tahun 2016 menurun menjadi 786.580 orang atau setara dengan 16,02 persen dari absolute penduduk NTB, berkurang 30.041 orang,” beber TGB.
Dalam aspek kesehatan, lanjutnya, cakupan persalinan yang dapat ditolong oleh tenaga kesehatan professional mencapai angka 95 persen. Sehingga berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan anak termasuk juga cakupan imunisasi lengkap yang semakin meningkat yang mempengaruhi peningkatan angka harapan hidup masyarakat NTB.
Di bidang pendidikan, berhasil didorong meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APK), meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. “Dampak kemajuan dari aspek ini sangat penting untuk meningkatkan IPM NTB sehingga Provinsi NTB dinobatkan sebagai Top Movement dalam Pencapaian IPM,” ujarnya.
Dalam aspek Tata Kelola Pemerintahan, lanjutnya, Pemprov NTB berhasil melakukan perbaikan dan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel. “Keberhasilan kita dalam meraih WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selama Lima (5) kali berturut-turut merupakan salah satu wujud semakin membaiknya sistim tata kelola tersebut,” kata TGB.
Dalam aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah realisasi PAD TA. 2016 adalah sebesar Rp3,94 Trilyun atau 103,86 persen dari target yang telah ditetapkan. Belanja Daerah adalah sebesar Rp3,76 Trilyun atau sekitar 95,22 persen. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp198,66 Milyar. “Lebih dari 100 persen realisasi dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp46,004 Milyar atau 97,87 persen,” katanya.
Penerimaan dari Sektor Pajak Daerah masih menjadi menyumbang sektor PAD terbesar yakni sebesar Rp1,003 Trilyun. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah 34,42 persen dari total pendapatan yakni sebesar Rp3,94 Trilyun. Komponen Pendapatan Daerah, PAD, terealisasi sebesar Rp1,35 Trilyun atau 93,77 persen dari target yakni Rp1,45 Trilyun yang terdiri dari Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp1,003 Trilyun menurun sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp299,18 Milyar meningkat Rp29,03 Milyar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp322,20 Milyar meningkat Rp3,7 Milyar atau 1,16 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp188,95 Milyar menurun Rp38,37 Milyar atau 16,88 persen, Pajak Air Permukaan Rp361,29 juta meningkat Rp63,77 juta atau 21,44 persen, Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp222,55 Milyar menurun Rp1,82 Milyar atau 0,81 persen. Sedangkan Retribusi Daerah pada tahun lalu terealisasi sebesar Rp29,79 Milyar meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 22,31 persen terdiri dari Retribusi Jasa Umum Rp19,21 Milyar meningkat sebesar 35,76 persen, Retribusi Jasa Usaha Rp8,81 Milyar meningkat 4,83 persen, Retribusi Perijinan Tertentu terealisasi Rp1,76 Milyar menurun Rp32,07 juta atau 1,82 persen. Selanjutnya hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan realisasinya sebesar Rp72,82 Milyar meningkat 15,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan lain-lain PAD terealisasi sebesar Rp253,86 Milyar menurun 7,49 persen. Untuk Dana Perimbangan, pada tahun 2016 sebesar Rp2,58 Trilyun meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 110,69 persen. (GA. IAG)
