Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan kepada para Pemangku di daerah agar melakukan optimalisasi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan multi dimensi. Disamping itu, perlu juga memperhatikan target-target Provinsi yang tertuang didalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan Rancangan RKPJ Tahun 2018 khususnya untuk Provinsi NTB yaitu target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,73 persen, target penurunan kemiskinan sebesar 15,34 persen, dan target penurunan pengangguran sebesar 4,6 persen.
“Selain itu, besar harapan saya agar RKPJ NTB Tahun 2018 dapat mengarahkan penurunan APBD yang berkualitas dengan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung,” harap Mendagri sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, pada acara Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2018 di Kota Mataram, Kamis (06/04).
Berdasarkan data di Dirjen Keuangan Daerah, menurutnya, proporsi belanja langsung di NTB dalam APBD Tahun 2016 adalah sebesar 45,55 persen. “Posisi tersebut harus ditingkatkan dan pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Untuk mencapai target sasaran makro Nasional dan percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan perlu memperhatikan isu-isu strategis yang ada di NTB,” cetusnya.
Isu-isu strategis yang ada di NTB menurut Mendagri yakni belum optimalnya kualitas pelayanan public, khususnya pelayanan social, masih terdapat masalah kebijakan hukum utamanya masalah sengketa lahan, besarnya potensi gangguan KAMTIBMAS terutama yang berbau SARA dan konflik horizontal serta vertical, menurunnya tingkat partisipasi public, belum terarahnya sistim pendidikan yang dilaksanakan untuk membentuk manusia NTB yang berkarakter, meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social, masih rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak, rendahnya kualitas produk olahan local sehingga belum mampu bersaing di level Nasional maupun Internasional, tingginya angka pengangguran terbuka, masih rendahnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam, belum optimalnya jumlah PAD, belum terbangun dan belum berfungsinya sarana dan prasarana antar wilayah serta akses antar kawasan, terjadinya degradasi SDA dan Lingkungan Hidup, terjadinya perubahan iklim dan pergeseran musim mempengaruhi produktivitas sejumlah komoditi. “Dan belum optimalnya kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur NTB, Dr. TGKH. M. Zainul Majdi, mengatakan pertumbuhan yang baik itu adalah pertumbuhan yang berkualitas yakni pertumbuhan yang bisa memperbesar lapangan kerja. “Dan Alhamdulillah, tingkat pengangguran di NTB ini berada dibawah 4 persen, jauh lebih rendah dibanding tingkat pengangguran Nasional. Berarti unsur pertumbuhan yang berkualitas di NTB itu tercapai,” kata TGB.
Pertumbuhan yang berkualitas juga mampu menurunkan angka kemiskinan, dan Provinsi NTB dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2015 hingga ke tahun 2016, angka kemiskinan itu menurun. “Tahun 2015 itu angka kemiskinan sekitar 17,1 persen dan di tahun 2016 menjadi 16,02 persen. Berarti dalam satu tahun di NTB ini ada penurunan angka kemiskinan sebesar 01,08 persen. Itu jumlah penurunan kemiskinan yang jauh diatas rata-rata Nasional,” kata TGB.
Pertumbuhan yang berkualitas di NTB, menurut TGB, juga tergambarkan dari semakin meningkatnya keterlibatan para pelaku ekonomi produktif masyarakat. “Baik meningkat dalam aspek pelibatan para pelakunya maupun dalam aspek penerima manfaatnya,” tandasnya. (GA. IAG*)
