Header Ads

Wapres Pimpin Rapat Reforestasi DAS Jabar dan NTB

Wapres memimpin rapat Reforestasi DAS Rawan Bencana, Kamis (16/03), di Kantor Wapres yang dihadiri Menteri PPN/Bappenas, Menteri LH, Wamen Keuangan, Kepala BNPB, Kementerian PU, Gubernur Jabar, dan Wagub NTB.
Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Pusat tidak tinggal diam atas terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Propinsi NTB. Berlangsung di Kantor Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla, pada Kamis (16/03), pembahasan menyangkut Reforestasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawan Bencana yang dipimpin langsung oleh Wapres, Jusuf Kalla, dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas, Menteri LH, Wamen Keuangan, Kepala BNPB, Kementerian PU, Gubernur Jabar dan Wagub NTB.
Berdasarkan siaran pers yang disampaikan oleh Kepala Biro (Karo) Humas Propinsi NTB, H. Yusron Hadi, kepada sejumlah wartawan, pertemuan tersebut membahas mengenai bentuk penyelesaian terjadinya bencana banjir di Jawa Barat dan di Propinsi NTB. Pemerintah menurut Yusron akan lebih memfokuskan diri pada aspek penyelesaian penyebab terjadinya banjir. “Kita terlalu focus menyelesaikan akibat bencana itu ketimbang menyelesaikan penyebabnya,” kata Yusron mengutip pernyataan Wapres, Kamis (16/03).
Kebijakan Reforestasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyimpan air dan juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. “Hasilnya Propinsi NTB pada tahun ini akan mendapatkan dana sebesar Rp62,9 M untuk kegiatan Reforestasi DAS Sari di Kabupaten Bima melalui Kementerian LH dan Kehutanan. Dan diluar itu ada anggaran sebesar Rp10 M dari Kementerian PU untuk tujuan kegiatan normalisasi Sungai Padolo di Kota Bima,” papar Yusron.
Selain itu, dari hasil rapat tersebut, Kementerian PU juga direncanakan akan membangun tiga (3) bendungan di Kabupaten Bima serta beberapa bendungan di Kabupaten Sumbawa dan di Pulau Lombok, khususnya pada Daerah rawan banjir.
Menurut Karo Humas, dalam kesempatan itu, Pak Wagub menyampaikan ucapan terimakasih kepada Wapres atas perhatian Pemerintah RI dan berharap agar upaya yang dilakukan untuk reforestasi DAS Sari di Kabupaten Bima maupun normalisasi Sungai Padolo dapat dilakukan untuk Kawasan yang dilanda banjir yang terjadi juga di Sumbawa, KSB dan Lotim. “Atas permintaan Wagub itu, Wapres langsung setuju dan meminta segera NTB mengusulkan ke Kementerian LH dan Kehutanan, BNPB, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, proposal untuk Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Timur agar satu paket pembiayaan dengan di Bima. Dan instruksi Wapres ini langsung disambut oleh Wagub dengan meminta BPBD, Dinas LH dan Kehutanan serta Dinas PU membuat surat dan proposalnya agar Senin (20/03) sudah bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan menyampaikannya secara langsung dan bisa dianggarkan untuk tahun 2017 ini,” tutur Yusron.
Dari hasil pembahasan tersebut, total anggaran yang akan digelontorkan oleh Pemerintah Pusat terhadap dua (2) Provinsi yakni Provinsi Jawa Barat dan Provinsi NTB yakni sekitar Rp320 M. “Dan kalaupun proposal yang diajukan lagi untuk Kabupaten Sumbawa, KSB dan Lotim itu masuk dan disetujui, Insya Alloh dana yang ke NTB itu akan bertambah tiga (3) kali lipat,” tandasnya. (GA. IAG*).


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.