 |
| Foto: Ir. Asdin Juliady |
Mataram, Garda Asakota.-
Sepertinya pelebaran Sungai Padolo di Kota Bima sepanjang 22 Kilometer akan menemui kendala yang sangat berat akibat belum jelasnya aspek pembebasan lahan di sepanjang Sepadan Sungai itu yang masih dipenuhi oleh bangunan rumah warga.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan normalisasi, pelebaran, dan pelurusan arus Sungai itu sendiri mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika banyak warga yang tinggal disepadan sungai itu masih mempersoalkan aspek pembebasan lahannya.
“Pekerjaan pelebaran sungai padolo sepanjang 22 Km itu masih terkendala oleh banyaknya warga yang tidak mau tanahnya digusur. Yah jelas kami tidak bisa berbuat banyak jika keadaannya seperti itu. Apalagi BWS tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembebasan lahan.
Daripada kami dipersulit oleh warga, maka kami tunggu eksen dari Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembebasan lahannya,” kata Kepala BWS Nusra 1, Ir. Asdin Juliady, kepada wartawan Garda Asakota, Selasa (28/03).
Sejauh ini pihaknya mengaku masih menunggu komitmen Walikota Bima dalam melakukan pembicaraan dengan warga yang tinggal di sepadan Sungai Padolo.
“Sejauh mana tingkat pembebasan lahannya di Sepadan Sungai itu, kami belum tahu persis. Pembebasan lahannya itu adalah kewenangan Pemerintah Kota Bima. Dan sampai hari ini masih kita tunggu real aksinya.
Jadi ada sekitar 250 meter dari alur sungai itu yang mau dilakukan proses pelurusan. Idealnya sungai itu adalah sekitar 25 meter. Dan hampir di seluruh wilayah Kota Bima itu tidak ada lagi sungai yang normal, semua mengalami penyempitan dan itulah yang perlu segera dinormalisasi,” cetus Asdin.
Paska bencana banjir tanggal 21 dan 23 Desember lalu, pihak BWS telah melakukan pekerjaan Carry Over sebesar Rp50 Milyar untuk melakukan normalisasi Sungai di Kota Bima.
“Itu dikerjakan terlebih dahulu oleh pihak Kontraktor yang ditunjuk oleh BWS. Dan saat ini sedang dilakukan proses perhitungan pekerjaan apalagi ini dikerjakan terlebih dahulu oleh pihak pelaksana karena anggarannya belum ada. Namun sejauh pantauan kami, pekerjaan paska banjir Desember itu cukup bagus. meski memang belum semua sungai di Kota Bima itu tertangani semua akan tetapi paling tidak bisa mengurangi dampak dari meluapnya air sungai. Baru yang dikerjakan itu kalau ditotal sekitar 10 Km,” jelasnya.
Pembuatan GT di Sungai Padolo Akan Dikerjakan Jika Tidak Terkendala Pembebasan Tanah
Pihaknya juga berencana akan melakukan proses pembuatan GT di hilir sungai Padolo dengan anggaran sebesar Rp10 Milyar. Pembuatan GT ini menurutnya adalah pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki hilir Sungai Padolo.
Pihaknya juga berencana akan melakukan proses pembuatan GT di hilir sungai Padolo dengan anggaran sebesar Rp10 Milyar. Pembuatan GT ini menurutnya adalah pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki hilir Sungai Padolo.
“Sebelumnya Pak Walikota meminta agar arus Sungai Padolo itu diarahkan menuju ke Pelabuhan. Air yang mengarah ke Pelabuhan itu tidak akan kita tutup dan tidak kita ganggu. Namun kita akan membuka lagi arah baru yakni yang langsung lurus menuju pantai.
Hanya saja, pekerjaan ini juga nanti akan diperhadapkan dengan pembebasan lahannya. Jika pembebasan tanahnya tidak ada masalah, maka pekerjaan itu akan bisa kita laksanakan bulan depan ini,” tegasnya.
BWS Akan Usulkan Pembangunan Embung
Selain membuat GT, pihaknya juga akan mengusulkan pembangunan Embung di wilayah Wawo yang berbatasan dengan Timur Kota Bima dan di Wilayah Ambalawi yang berbatasan dengan Utara Kota Bima.
“Akan kita usulkan. Hanya saja bagaimana dengan pembebasan lahannya? Diizinkan tidak?. Kan trend di Bima itu, begitu masuk suatu pembangunan maka akan muncul seabrek persoalan menyangkut masalah tanah. Ini yang memang harus dicarikan solusi bersama karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Harus ada kesadaran bersama untuk mau berkorban demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan kami sangat berharap kepada Pemkot Bima maupun Pemkab Bima agar bisa membantu dalam persoalan ini,” katanya lagi.
Pengerjaan normalisasi sungai dan pelebaran sungai menurutnya tidak akan menjawab bahwa Kota Bima itu bisa terbebas dari banjir selama daerah hulu itu belum diperbaiki.
Tahapan yang harus dilakukan dalam jangka pendek yakni harus dibangun embung, atau waduk dan paling penting itu adalah penghijauan kembali gunung-gunung yang gundul.
“Dan sangat diharapkan adanya kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan proses penggundulan hutan atau penebangan pohon-pohon. Jangan buang sampah di sungai. Bayangkan sampah yang mengendap di sungai padolo yang kita keluarkan dan angkut itu ada sekitar 10 truk.
Dan sampah-sampah itulah yang menutupi kelancaran aliran sungai. Yang paling penting itu, masyarakat jangan lagi mempersempit keberadaan Sungai dengan membangun rumah atau menanami pepohonan. Jadi sepanjang kesadaran masyarakat Kota Bima belum muncul terkait dengan persoalan-persoalan ini, yah Kota Bima tetap akan terus terancam dengan masalah banjir ini,” kata Asdin.
Air yang masuk di Kota Bima dari arah Wawo dan Ambalawi ditambah dari dalam Kota Bima itu pada saat terjadinya curah hujan menurut perhitungannya adalah sekitar 2 juta meter kubik.
“Luas Kota Bima itu adalah sekitar 226 kilometerpersegi. Jika dirata-ratakan tinggi air itu sekitar satu (1) meter maka berarti sekitar 2 juta meterkubik. Jika dibangun dua (2) waduk yang tampungannya sekitar 20 juta meterkubik per satu waduk maka sudah mencukupi dan sangat mendukung untuk menangani banjir.
Apalagi jika ditambah lagi dengan keadaan sungai yang sudah normal. Namun, saat sekarang ini kita tidak mengusulkan membangun waduk, akan tetapi yang diusulkan itu adalah embung dimana tingkat kapasitas tampungnya kecil yakni sekitar ratusan meter kubik saja.
Kita mau usulkan untuk dibangun waduk maka kendala yang dihadapi itu lagi-lagi adalah masalah ketersediaan lahannya. Tapi kalau ada kesiapan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan lahannya tidak menutup kemungkinan waduk itu bisa dibangun,” ujarnya. (GA. IAG*).
