Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Tim Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Propinsi NTB, Sabtu (4/4) mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Kedatangan tim BPK tersebut merupakan suatu tugas rutin yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan Negara tersebut atas pengunaan keuangan di tahun 2014 lalu.
“Kedatangan kami tidak ada yang istimewa, ini hanya pemeriksaan biasa saja yang dilakukan secara rutin dalam setahun terhadap pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Keuangan Negara,” ungkap Adit, Tim BPK didampingi dua orang rekannya, Dimas dan ibu Olan.
Kedatangan pihaknya di wilayah Kabupaten Bima direncanakan dalam kurun waktu dua bulan untuk menuntaskan dan menerima laporan penggunaan keuangan yang ada di intansi lingkup Pemkab Bima.
“Kami baru sekitar lima hari berada di Bima, hari pertama kami langsung mengadakan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan daerah dalam hal ini di lingkup Setda.,” ungkapnya. Diakuinya, pemeriksaan di PKM Bolo hanya bagian kecil saja dari agenda BPK dalam meminta data keuangan di Dinas Kesehatan. “Item pemeriksaan sifatnya hanya memeriksa nilai akun dari laporan tentang wajar dan tidak wajarnya atas penggunaan keuangan yang telah digunakan,” katanya.
Dalam pemeriksaan, pihaknya tidak saja memeriksa secara data fisiknya saja, akan tetapi juga melakukan pemeriksaan dengan cara mewawancara secara langsung dengan yang bersangkutan. Tujuannya, kata dia, agar data yang dihimpun bisa balance dengan data tertulis. “Hasil pemeriksaan ini sesuai UU Keuangan Negara nantinya kita akan serahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan didalami, kami sifatnya hanya menjalankan tugas sesuai mekanisme yang ada. Jadi yang lebih tau adanya penyimpangan adalah para dewan. Hanya saja, sesuai aturan, laporan yang diserahkan akan kaji selama 60 hari oleh legislatif dan kemudian laporan tersebut akan dikembalikan kepada kami untuk dibahas dan akan mengambil langkah tindakan bila ditemukan adanya penyimpangan atas penggunaan uang Negara tersebut,” aku Adit.
Sementara Kepala PKM Bolo, Bisrun, S. Km, kepada wartawan menyatakan kesiapan pihaknya atas kehadiran Tim Audit dari BPK. Walaupun baru saja menjabat sebagai Kepala PKM sejak tanggal 6 Pebuari lalu, dirinya siap untuk dilakukan pemeriksaan karena hal itu sudah merupakan tanggung-jawab pihaknya selaku pengguna anggaran. “Suatu kewajiban bagi kami melayani tim audit, karena pemeriksaan ini rutin dilakukan dalam dua kali setahun. Sebagai pengelola keuangan, kita wajib memberikan laporan pertangung-jawaban atas semua itu,” ucapnya.
Hanya saja terkait dengan persoalan penggunaan dana tahun 2014 dan penggunaan uang pada bulan Januari dan Februari tahun 2015, bukanlah bagian dari tanggung jawabnya secara pribadi.
“Itu tanggung-jawab Kepala PKM lama. Meski demikian, kalaupun nanti ada teguran dan ditemukan kesalahan dalam proses pengelolaannya, kami siap dikoreksi dan ditegur demi perbaikan di masa mendatang,” tandasnya. (GA. Ori*)
Tim Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Propinsi NTB, Sabtu (4/4) mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Kedatangan tim BPK tersebut merupakan suatu tugas rutin yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan Negara tersebut atas pengunaan keuangan di tahun 2014 lalu.
“Kedatangan kami tidak ada yang istimewa, ini hanya pemeriksaan biasa saja yang dilakukan secara rutin dalam setahun terhadap pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Keuangan Negara,” ungkap Adit, Tim BPK didampingi dua orang rekannya, Dimas dan ibu Olan.
Kedatangan pihaknya di wilayah Kabupaten Bima direncanakan dalam kurun waktu dua bulan untuk menuntaskan dan menerima laporan penggunaan keuangan yang ada di intansi lingkup Pemkab Bima.
“Kami baru sekitar lima hari berada di Bima, hari pertama kami langsung mengadakan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan daerah dalam hal ini di lingkup Setda.,” ungkapnya. Diakuinya, pemeriksaan di PKM Bolo hanya bagian kecil saja dari agenda BPK dalam meminta data keuangan di Dinas Kesehatan. “Item pemeriksaan sifatnya hanya memeriksa nilai akun dari laporan tentang wajar dan tidak wajarnya atas penggunaan keuangan yang telah digunakan,” katanya.
Dalam pemeriksaan, pihaknya tidak saja memeriksa secara data fisiknya saja, akan tetapi juga melakukan pemeriksaan dengan cara mewawancara secara langsung dengan yang bersangkutan. Tujuannya, kata dia, agar data yang dihimpun bisa balance dengan data tertulis. “Hasil pemeriksaan ini sesuai UU Keuangan Negara nantinya kita akan serahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan didalami, kami sifatnya hanya menjalankan tugas sesuai mekanisme yang ada. Jadi yang lebih tau adanya penyimpangan adalah para dewan. Hanya saja, sesuai aturan, laporan yang diserahkan akan kaji selama 60 hari oleh legislatif dan kemudian laporan tersebut akan dikembalikan kepada kami untuk dibahas dan akan mengambil langkah tindakan bila ditemukan adanya penyimpangan atas penggunaan uang Negara tersebut,” aku Adit.
Sementara Kepala PKM Bolo, Bisrun, S. Km, kepada wartawan menyatakan kesiapan pihaknya atas kehadiran Tim Audit dari BPK. Walaupun baru saja menjabat sebagai Kepala PKM sejak tanggal 6 Pebuari lalu, dirinya siap untuk dilakukan pemeriksaan karena hal itu sudah merupakan tanggung-jawab pihaknya selaku pengguna anggaran. “Suatu kewajiban bagi kami melayani tim audit, karena pemeriksaan ini rutin dilakukan dalam dua kali setahun. Sebagai pengelola keuangan, kita wajib memberikan laporan pertangung-jawaban atas semua itu,” ucapnya.
Hanya saja terkait dengan persoalan penggunaan dana tahun 2014 dan penggunaan uang pada bulan Januari dan Februari tahun 2015, bukanlah bagian dari tanggung jawabnya secara pribadi.
“Itu tanggung-jawab Kepala PKM lama. Meski demikian, kalaupun nanti ada teguran dan ditemukan kesalahan dalam proses pengelolaannya, kami siap dikoreksi dan ditegur demi perbaikan di masa mendatang,” tandasnya. (GA. Ori*)
