Selama ini masih banyak instansi Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak melaksanakan prosedur kerja sebagaimana yang telah ditetapkan, salah satu contohnya ketika seorang Kepala Dinas memberikan disposisi langsung kepada Kepala Bidang tanpa melalui Sekretaris Dinas.
Padahal menurut Sekda Kabupaten Bima, Drs. HM. Taufik HAK, M. Si, kegiatan pada Instansi Pemerintah Daerah harus melalui mekanisme kerja yang baik, yang berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan oleh pemerintah. “Untuk itu, saya tekankan agar fungsi organisasi di Pemkab Bima dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Sekda saat memimpin apel gabungan awal bulan April 2015 yang di laksanakan di halaman kantor Bupati Bima, Senin, (6/4).
Berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur, diakuinya pemerintah daerah telah melakukan sejumlah ikhtiar nyata agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis telah diangkat 33 orang tenaga dokter melalui formasi khusus. Disamping itu, kata dia, Pemkab Bima mendapatkan 37 formasi umum penerimaan CPNS melalui Ujian tes CPNS online menggunakan sistem berbasis Komputer (CAT). “Atas keberhasilan penyelenggaraan seleksi CPNS dengan menggunakan sistem ini, Pemerintah Kabupaten Bima menjadi salah satu daerah yang mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia,” akunya.
Hal ini sesuai dengan surat Kepala BKN RI melalui Kepala Pusat Perencanaan dan Formasi BKN RI Nomor B III 26-30/V 24-9/61 tanggal Maret 2015. “Kepercayaan Pemerintah Pusat ini merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa Kabupaten Bima mampu bekerja dengan baik.
Hal ini juga merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik,” katanya. Terkait dengan program ini, pada bulan Mei mendatang Tim BKN Pusat secara khusus akan hadir di kabupaten Bima untuk melakukan Bimbingan Teknis Penataan PNS yang diikuti oleh pejabat pengelola kepegawaian lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. “Untuk ini, saya instruksikan seluruh SKPD agar menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penataan PNS,” pintanya. (GA. 212*)
