Kota Bima, Garda Asakota.-
Meski pada tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bima hanya mampu mendapatkan kucuran anggaran program sebanyak Rp11 Milyar dari APBD Provinsi NTB. Namun melihat kondisi pembangunan Daerah Kota Bima yang masih belum stabil di tahun 2016 mendatang, Kota Bima mampu merenggut alokasi anggaran yang lebih banyak yakni sebesar Rp23,454 Milyar.
Hal tersebut, disampaikan Kepala Bappeda Kota Bima, Ir. Hj. Siti Jaenab, kepada sejumlah Wartawan, Senin (30/3).
“Sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTB di Mataram beberapa waktu lalu, Propinsi memutuskan untuk Kota Bima akan mendapatkan alokasi penganggaran yang akan diakomodir pada Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) NTB tahun anggaran 2016,” katanya didampingi Sekretaris, Bappeda Kota Bima, Ir Tafsir.
Ketika disinggung apakah Propinsi akan merealisasi sebanyak yang direncanakan nantinya?, pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti. Karena hasil akhir dari kepastian berapa besar bantuan Propinsi untuk daerah Kabupaten-Kota se-NTB termasuk untuk Kota Bima, akan tertuang dalam RAPBD sampai pada APBD tahun berjalan nantinya. “Yang pasti dari angka itu saja, kita sudah bersyukur.
Dibanding tahun lalu yang angkanya jauh yang disebutkan itu,” sebutnya. Angka awal yang disetujui pihak Propinsi akan dialokasikan sesuai usulan kegiatan dan pekerjaan pembangunan di wilayah Kota yang menjadi tanggung jawab Propinsi seperti tiga ruas jalan Propinsi jalan Gajah Mada, ruas jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Datuk Dibanta.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyebutkan untuk pengerjaan tiga jembatan yakni, jembatan Dam Salo, jembatan Sambinae dan jembantan Sadia. Selain itu, untuk penganggaran rutin tahunan sejumlah program Propinsi semisal perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), termasuk pengerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum yang mencapai angka Rp17 Milyar, dan lain sebagainya. Rupanya komunikasi serta diskusi yang intens dengan pihak Propinsi pada beberapa kesempatan terakhir, sebutnya membuahkan hasil yang tak terkirakan.
Keberhasilan itu termasuk geliat saat Musrenbang tingkat kota beberapa waktu lalu, mendapatkan realisasi yang positif. “Kepala Bappeda Provinsi telah merealisasikan janjinya saat Musrenbang untuk lebih memperhatikan porsi anggaran yang adil di setiap daerah,” tegasnya.
Di sisi lain dengan keberhasilan tersebut, kata Jaenab, tahun ini Pemkot Bima telah mendapatkan bantuan yang cukup fantastis bersumber dari Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBN) sebesar Rp65 Milyar, dan anggaran tersebut, dipastikan telah masuk ke Kas Daerah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kota Bima yang akan dibelanjakan tahun anggaran 2015 ini.
“Kita harusnya bersyukur dan patut mengacungi jempol atas perjuangan Walikota Bima yang tak mengenal lelah dalam melobi anggaran di Jakarta, semata-mata demi Daerah Kota Bima,” tuturnya.
Informasi awal akan adanya kucuran dana Rp65 Milyar dari Pusat ini saat Musrenbang tingkat Propinsi di Mataram beberapa waktu lalu. “Saat itu saya tidak menyangka, tiba-tiba saja pihak panitia Musrenbang Propinsi NTB mengumumkan kalau Kota Bima mendapat kucuran dana dari APBN sebesar Rp65 Milyar. Lebih senangnya lagi kita ketika mendapatkan informasi dari pihak pusat, bahwa dana APBN sebesar itu, telah masuk ke Kas Pemerintah Kota Bima via DIPA rekening. Kami sudah terima dananya sebesar Rp65 Milyar pekan lalu, dan sekarang sudah masuk ke kas daerah,” ucapnya Jainab.
Diakuinya, dana bantuan Pusat itu, tentu tidak akan digunakan sembarang karena akan digunakan sesuai hasil usulan yang telah tertuang dalam dokumen rencana program dan pembiayaan suatu kegiatan yang ingin dibangun.
Termasuk telah melakukan presentasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta.
Diantaranya, untuk pembiayaan pengerjaan normalisasi Sungao Romo sebesar Rp7,5 Milyar, pembiayaan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah di Kota Bima, pembiayaan infrastruktur pertanian, penataan kota dan lain sebagainya. “Dengan diterimanya anggaran pusat tersebut, sejumlah pembangunan yang dicita-citakan Pemkot Bima, baik yang tertuang dalam Musrenbang serta hasil reses DPRD Kota Bima, dapat diwujudkan semaksimal mungkin,” harapnya. (GA. 355*)
Meski pada tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bima hanya mampu mendapatkan kucuran anggaran program sebanyak Rp11 Milyar dari APBD Provinsi NTB. Namun melihat kondisi pembangunan Daerah Kota Bima yang masih belum stabil di tahun 2016 mendatang, Kota Bima mampu merenggut alokasi anggaran yang lebih banyak yakni sebesar Rp23,454 Milyar.
Hal tersebut, disampaikan Kepala Bappeda Kota Bima, Ir. Hj. Siti Jaenab, kepada sejumlah Wartawan, Senin (30/3).
“Sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTB di Mataram beberapa waktu lalu, Propinsi memutuskan untuk Kota Bima akan mendapatkan alokasi penganggaran yang akan diakomodir pada Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) NTB tahun anggaran 2016,” katanya didampingi Sekretaris, Bappeda Kota Bima, Ir Tafsir.
Ketika disinggung apakah Propinsi akan merealisasi sebanyak yang direncanakan nantinya?, pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti. Karena hasil akhir dari kepastian berapa besar bantuan Propinsi untuk daerah Kabupaten-Kota se-NTB termasuk untuk Kota Bima, akan tertuang dalam RAPBD sampai pada APBD tahun berjalan nantinya. “Yang pasti dari angka itu saja, kita sudah bersyukur.
Dibanding tahun lalu yang angkanya jauh yang disebutkan itu,” sebutnya. Angka awal yang disetujui pihak Propinsi akan dialokasikan sesuai usulan kegiatan dan pekerjaan pembangunan di wilayah Kota yang menjadi tanggung jawab Propinsi seperti tiga ruas jalan Propinsi jalan Gajah Mada, ruas jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Datuk Dibanta.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyebutkan untuk pengerjaan tiga jembatan yakni, jembatan Dam Salo, jembatan Sambinae dan jembantan Sadia. Selain itu, untuk penganggaran rutin tahunan sejumlah program Propinsi semisal perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), termasuk pengerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum yang mencapai angka Rp17 Milyar, dan lain sebagainya. Rupanya komunikasi serta diskusi yang intens dengan pihak Propinsi pada beberapa kesempatan terakhir, sebutnya membuahkan hasil yang tak terkirakan.
Keberhasilan itu termasuk geliat saat Musrenbang tingkat kota beberapa waktu lalu, mendapatkan realisasi yang positif. “Kepala Bappeda Provinsi telah merealisasikan janjinya saat Musrenbang untuk lebih memperhatikan porsi anggaran yang adil di setiap daerah,” tegasnya.
Di sisi lain dengan keberhasilan tersebut, kata Jaenab, tahun ini Pemkot Bima telah mendapatkan bantuan yang cukup fantastis bersumber dari Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBN) sebesar Rp65 Milyar, dan anggaran tersebut, dipastikan telah masuk ke Kas Daerah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kota Bima yang akan dibelanjakan tahun anggaran 2015 ini.
“Kita harusnya bersyukur dan patut mengacungi jempol atas perjuangan Walikota Bima yang tak mengenal lelah dalam melobi anggaran di Jakarta, semata-mata demi Daerah Kota Bima,” tuturnya.
Informasi awal akan adanya kucuran dana Rp65 Milyar dari Pusat ini saat Musrenbang tingkat Propinsi di Mataram beberapa waktu lalu. “Saat itu saya tidak menyangka, tiba-tiba saja pihak panitia Musrenbang Propinsi NTB mengumumkan kalau Kota Bima mendapat kucuran dana dari APBN sebesar Rp65 Milyar. Lebih senangnya lagi kita ketika mendapatkan informasi dari pihak pusat, bahwa dana APBN sebesar itu, telah masuk ke Kas Pemerintah Kota Bima via DIPA rekening. Kami sudah terima dananya sebesar Rp65 Milyar pekan lalu, dan sekarang sudah masuk ke kas daerah,” ucapnya Jainab.
Diakuinya, dana bantuan Pusat itu, tentu tidak akan digunakan sembarang karena akan digunakan sesuai hasil usulan yang telah tertuang dalam dokumen rencana program dan pembiayaan suatu kegiatan yang ingin dibangun.
Termasuk telah melakukan presentasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta.
Diantaranya, untuk pembiayaan pengerjaan normalisasi Sungao Romo sebesar Rp7,5 Milyar, pembiayaan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah di Kota Bima, pembiayaan infrastruktur pertanian, penataan kota dan lain sebagainya. “Dengan diterimanya anggaran pusat tersebut, sejumlah pembangunan yang dicita-citakan Pemkot Bima, baik yang tertuang dalam Musrenbang serta hasil reses DPRD Kota Bima, dapat diwujudkan semaksimal mungkin,” harapnya. (GA. 355*)
