Sejumlah aktivis pemuda yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Anti Diskriminasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisara (Disbudpar) NTB, Selasa lalu (24/2). Aksi ini sebagai bentuk protes atas adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata NTB sebagai penyelenggara Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) yang tidak melibatkan masyarakat yang ada di Kawasan Tambora (Sanggar, Pekat, dan Tambora) sebagai bagian dari panitia pelaksana kegiatan. Rencana kegiatan yang akan digelar pada 11 April
mendatang-pun dituding tidak mengandung manfaat dan terkesan hanya menghambur- hamburkan uang rakyat saja.
Gufran selaku kordinator lapangan (Korlap) aksi menjelaskan bahwa sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Bima pada prinsipnya menyambut baik akan rencana FTMD, karena selain untuk mengenang meletusnya gunung Tambora pada tahun 1815 yang merenggut puluhan ribu nyawa masyarakat yang tinggal di sekitar gunung Tambora pada saat itu, kegiatan ini-pun diakuinya bisa dijadikan sebagai momentum untuk memperkenalkan pontensi Pariwisata NTB. “Namun, setelah kami cek ke lapangan dan mendengar langsung keluhan masyarakat yang tinggal di Kawasan Tambora, rupanya mereka tidak dilibatkan dalam struktur kepanitiaan. Bernuansa diskriminasi, itulah yang kami tangkap dari rencana kegiatan FTMD,” duga Gufran.
Siapapun akan marah ketika mereka yang mendiami kawasan sekitar gunung Tambora tidak dilibatkan dalam Festival tersebut, apalagi ini menyangkut harga diri sebuah daerah. Untuk itu, aktivis yang dikenal vocal tersebut meminta Gubernur NTB hendaknya bisa membaca piskologi masyarakat di kawasan Tambora dan menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata untuk mengakomodir aspirasi mereka.
“Apalagi niat mereka sangat baik dan tidak neko-neko. Kami melihat, pada umumnya masyarakat yang tinggal di Kawasan Tambora sangat berharap agar pemerintah melirik keberadaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah mereka, baik itu akses jalan, jembatan dan sarana pendidikan. Keberadaan mereka yang terisolir dan jauh dari pusat kota menyebabkan mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh aktivis lainnya, M. Yadi Fatuhrahman. Dalam beberapa point pernyataan sikap yang menjadi tuntutan pendemo, mereka mendesak Pemprov NTB mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, karena diduga hanya akan menghambur hamburkan uang rakyat dan adanya kesan diskriminasi pada masyarakat yang mendiami kawasan sekitar Tambora, mendesak lembaga Negara dan aparat penegak hukum (BPK, Kejati NTB, dan Polda NTB) untuk segera melakukan audit investigasi atas anggaran yang dikucurkan, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas anggaran yang digelontorkan oleh Dinas Pariwisata NTB atas kegiatan dinas yang mereka lakukan selama ini, mulai tahun 2010 sampai tahun 2015. “Karena diduga penggunaannya terkesan tidak transparan alias tertutup,” pintanya.
Pantauan media ini, kadis Dinas Pariwisata NTB, Muhammad Fauzal, yang hendak berdialog dengan massa aksi untuk memberikan klarifikasi atas Festival Tambora tidak diberi ruang untuk berbicara. Para aktivis menilai selama ini baik secara tertulis maupun lewat pernyataan di media tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh pihak Dinas Pariwisata NTB.
Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resort (Polres) Mataram tersebut melanjutkan aksinya ke Mapolda NTB, di Polda mereka hanya berorasi sebentar dan selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu kepala dinas Pariwisata NTB, Muhammad Fauzal, berjanji akan segera turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat yang tinggal di kawasan Tambora. “Hari Selasa (besok, red), Dinas Pariwisata NTB akan turun,” janjinya. Pihaknya berharap agar semua pihak bisa secara bersama-sama mensukseskan kegiatan FTMD, mengingat kegiatan ini telah lama dirancang dan bertujuan untuk kemajuan NTB. (GA. Joni*)
