Header Ads

Mataram, Garda Asakota.- 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTB dihelat di hotel Lombok Raya Mataram, Pemprov NTB, Kamis (19/3). Acara yang diikuti 650 orang peserta itu dihadiri anggota DPR RI dan DPD RI Dapil NTB, unsur FKPD Provinsi NTB,
pimpinan dan anggota DPRD, para bupati/walikota se-NTB, pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, jajaran kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal dan Satker Pusat, pimpinan parpol, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM Lembaga Profesi dan Perguruan Tinggi.
Musrenbang tingkat Provinsi NTB ini merupakan kewajiban konstitusional dan dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Musrenbang digelar dengan tujuan untuk menyelaraskan antara RKPD pemerintah provinsi dengan RKPD kab./kota, khususnya menyangkut rencana program pembangunan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD kab./kota, APBD provinsi dan APBN.
Selain itu, juga untuk memadu serasikan dan menyempurnakan rancangan rencana kerja SKPD menjadi rancangan akhir rencana kerja SKPD Provinsi NTB tahun 2016, dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat sesuai kesepakatan hasil musrenbang kab./kota dan pra musrenbang provinsi.
Tujuan lain digelarnya Musrenbang adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kerangka regulasi dengan kerangka anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan dana perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya dan sumber dana secara efisien efektif berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Chairul Mahsul, menjabarkan tentang proyeksi APBD Provinsi NTB 2016, terdiri dari pendapatan sebesar Rp3,419 triliun lebih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksi Rp. 3,399 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung dan investasi.
Dia juga menyampaikan hasil sementara pembahasan program dan kegiatan selama pra musrenbang, dimana pagu indikatif usulan pembiyaan progaram dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi diproyeksi sebesar Rp1,824 triliun lebih, belum termasuk program kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui APBN dan sumber pembiayaan lainnya, yang berbasis pada tiga isu besar, yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas generasi dan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB,  H. Muh Amin, SH, saat membuka acara Musrenbang mengungkapkan, beberapa kebijakan strategis yang terangkum dalam RPJMN 2014-2019, diantaranya meningkatkan jalur konektifitas antar wilayah, seperti penyelesaian jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, pembangunan ruas-ruas jalan strategis di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, pengembangan fasilitas Pelabuhan Bima, Kayangan dan Lembar.
Serta pengembangan Pelabuhan Bima, Badas dan Benete. Pengembangan infrastruktur strategis lainnya adalah pembangunan Bendungan Tanju-Mila, pembangunan PLTU Bima di Hu’u, pembangunan kelistrikan PLTM dan PLTG, serta pembangunan DAM di sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, dimana kesemuanya itu merupakan upaya optimalisasi pemerataan pembangunan. Menyinggung tentang kepariwisataan, Wagub meminta kepastian untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada. “Hal ini tidak saja penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, namun juga menjadi daya tarik bagi investor kepariwisataan,” tegasnya.
Sementara, terkait target indikator kinerja daerah pada sektor strategis untuk tahun 2016, disebutkan, diantaranya tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,43 persen, pertumbuhan ekonomi (non tambang) berkisar 5,85 persen-6 persen, paritas daya beli masyarakat menjadi RP. 689.888, dan target penurunan angka kemiskinan menjadi 14,25 persen. (GA. Joni/Humas*)

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.