-->

Notification

×

Iklan

Pemkab Bima Raih Penghargaan BKN RI  

Thursday, February 5, 2015 | Thursday, February 05, 2015 WIB | 0 Views Last Updated 2015-02-05T01:00:18Z
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berhasil meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negera (BKN) RI atas keber hasilan penyelenggaraan seleksi CPNSD berbasis Komputer/Computer Assisted System  (CAT) secara cepat, akuntabel, transparan, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bermartabat   tahun 2014 lalu.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Administrasi Umum Setda, H. Makruf, SE, kepada Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin H.M.Nur, M.Pd, saat pelaksanaan Apel Gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Senin (2/2) di halaman kantor Bupati Bima.
Berkaitan dengan diraihnya piagam yang ditanda tangani  Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Eko Sutrisno, Bupati menyebutkan bahwa Pemkab Bima merupakan salah satu daerah yang mendapatkan  piagam Penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI  atas keberhasilan penyelenggaraan Seleksi CPNS dengan menggunakan sistem Ujian berbasis Komputer atau  Computer Assisted Test (CAT).
“Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi jajaran aparatur terkait, untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan seluruh tahapan penerimaan CPNS pada tahun berikutnya,” ucap Bupati dihadapan peserta Apel Gabungan.
Terkait   bidang kepegawaian, pada bulan April 2015 mendatang akan dilaksanakan Sensus atau Pendataan Umum Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang kedua setelah kegiatan yang sama dilaksanakan pada tahun 2003. Namun sensus PNS tahun ini berbasis elektronik  dengan menggunakan aplikasi komputer. Mengingat pentingnya sensus ini para pegawai  diharapkan mempersiapkan data, dokumen kepegawaian yang diperlukan dan berada di unit kerja masing-masing saat pendataan dilakukan.
Selanjutnya untuk kemudahan pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun, pegawai yang naik pangkat pada golongan IV/c ke atas, SK yang yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden, saat ini sudah diberikan kewenangan kepada Kepala  BKN RI untuk menanda tangani SK tersebut.
Bupati H. Syafrudin mengingatkan para Kepala SKPD,  pejabat dan staf  teknis pengelola program bahwa BPK RI perwakilan NTB telah memulai pemeriksaan awal sejak 26 Januari 2015 dan akan berakhir tanggal 1 Maret 2015. Para pejabat dan staf yang berkompeten diinstruksikannya untuk melayani kebutuhan permintaan data dan informasi terkait program/kegiatan yang dibutuhkan Tim Pemeriksa. (GA. 212*)

×
Berita Terbaru Update