Kota Bima, Garda Asakota.-
Akhir-akhir ini wilayah Kota Bima terus dilanda banjir, bahkan dianggap sebagai Daerah langganan banjir. Terbukti di era tahun 2015 ini wailayah Kota Bima terus dialiri banjir yang dasyat. Untuk mengantisipasi kejadian ini diperlukan ada penangkal banjir artinya harus ada pembangunan Embun atau disebut Bendungan kecil diberbagai titik rawan banjir.
Menyikapi hal itu, salah satu anggota DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa pemerintah harus menjadikan sebuah catatan penting untuk berupaya mengantisipasi berbagai titik yang dianggap rawan banjir, dengan upaya membangun bendungan. “Contohnya, ada empat titik hutan yang potensinya rawan banjir diantaranya Asakota, Panggi, Rontu, dan Dodu,” ujar duta PAN kepada Garda Asakota, Senin (2/2).
Sampai saat ini diakuinya di beberapa titik hutan yang dianggap rawan banjir belum dibangun sebuah bendungan penahan air hujan. Apalagi di beberapa titik tersebut terlihat sungainya dangkal, sehingga berakibat terjadinya banjir dan luapan air dimana-mana. “Saya kira di beberapa titik yang saya sebutkan tadi perlu diupayakan pembangunan bendungan.
Jika ini yang dibangun, minimal luapan air yang menghantam wilayah ini tidak terlalu menghawatirkan,” imbuhnya. Meski menurutnya anggaran untuk penanganan banjir yang dimiliki Pemerintah belum maksimal, akan tetapi dengan kondisi ini Pemkot Bima harus menjemput bola. “Artinya Pemkot Bima melalui Dinas terkait mengajukan proposal kepada pihak pusat, supaya anggaran untuk bencana di Kota Bima bisa dibantu semaksimal mungkin. Saya rasa semua ini tergantung dari kemampuan kita melobinya dari sana,” tutur Samsurih.
Meski dengan kemampuan terbatas, dirinya menilai sikap Pemerintah dalam menangani banjir sudah sangat luar biasa dan maksimal. Karena beberapa kali kejadian banjir yang menimpah warganya pemerintah langsung turun di lapangan, dan menggerakkan semua bawahannya terutama BPPB dan beberapa Dinas lain. “Saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah karena pemerintah benar-benar bekerja tanpa mengenal lelah dalam menangani bencana banjir,” pujinya.
Di tempat yang sama, H. Armansyah, SE, anggota DPRD Kota Bima, juga mengusulkan perlunya dibangun bendungan untuk mengantisipasi kejadian bencana banjir, terutama sekali di beberapa titik yang aliran airnya deras hingga meluap di wilayah Kota Bima. Selain itu parit, talut dan sungai yang terlihat dangkal hingga mempengaruhi banjir diharapkan untuk diperlebar dan dilakukan perbaikan. “Saya usulkan, dengan peratalan yang dimiliki oleh pemerintah saat ini bisa difungsikan untuk melakukan pengerukan,” katanya.
Senada dengan Samsurih, pihaknya juga memberikan apresiasinya atas kinerja Peme rintah yang benar-benar bekerja dan menggerakkan semua anggotanya. “Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, artinya masyarakat patut memberikan apresiasi kepada pemerintah. Meski bantuan yang disampaikannya tidak seperti yang diharapkan, namun respon pemerintah tak mengenal lelah,” tandasnya.(GA. 355*)
Akhir-akhir ini wilayah Kota Bima terus dilanda banjir, bahkan dianggap sebagai Daerah langganan banjir. Terbukti di era tahun 2015 ini wailayah Kota Bima terus dialiri banjir yang dasyat. Untuk mengantisipasi kejadian ini diperlukan ada penangkal banjir artinya harus ada pembangunan Embun atau disebut Bendungan kecil diberbagai titik rawan banjir.
Menyikapi hal itu, salah satu anggota DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa pemerintah harus menjadikan sebuah catatan penting untuk berupaya mengantisipasi berbagai titik yang dianggap rawan banjir, dengan upaya membangun bendungan. “Contohnya, ada empat titik hutan yang potensinya rawan banjir diantaranya Asakota, Panggi, Rontu, dan Dodu,” ujar duta PAN kepada Garda Asakota, Senin (2/2).
Sampai saat ini diakuinya di beberapa titik hutan yang dianggap rawan banjir belum dibangun sebuah bendungan penahan air hujan. Apalagi di beberapa titik tersebut terlihat sungainya dangkal, sehingga berakibat terjadinya banjir dan luapan air dimana-mana. “Saya kira di beberapa titik yang saya sebutkan tadi perlu diupayakan pembangunan bendungan.
Jika ini yang dibangun, minimal luapan air yang menghantam wilayah ini tidak terlalu menghawatirkan,” imbuhnya. Meski menurutnya anggaran untuk penanganan banjir yang dimiliki Pemerintah belum maksimal, akan tetapi dengan kondisi ini Pemkot Bima harus menjemput bola. “Artinya Pemkot Bima melalui Dinas terkait mengajukan proposal kepada pihak pusat, supaya anggaran untuk bencana di Kota Bima bisa dibantu semaksimal mungkin. Saya rasa semua ini tergantung dari kemampuan kita melobinya dari sana,” tutur Samsurih.
Meski dengan kemampuan terbatas, dirinya menilai sikap Pemerintah dalam menangani banjir sudah sangat luar biasa dan maksimal. Karena beberapa kali kejadian banjir yang menimpah warganya pemerintah langsung turun di lapangan, dan menggerakkan semua bawahannya terutama BPPB dan beberapa Dinas lain. “Saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah karena pemerintah benar-benar bekerja tanpa mengenal lelah dalam menangani bencana banjir,” pujinya.
Di tempat yang sama, H. Armansyah, SE, anggota DPRD Kota Bima, juga mengusulkan perlunya dibangun bendungan untuk mengantisipasi kejadian bencana banjir, terutama sekali di beberapa titik yang aliran airnya deras hingga meluap di wilayah Kota Bima. Selain itu parit, talut dan sungai yang terlihat dangkal hingga mempengaruhi banjir diharapkan untuk diperlebar dan dilakukan perbaikan. “Saya usulkan, dengan peratalan yang dimiliki oleh pemerintah saat ini bisa difungsikan untuk melakukan pengerukan,” katanya.
Senada dengan Samsurih, pihaknya juga memberikan apresiasinya atas kinerja Peme rintah yang benar-benar bekerja dan menggerakkan semua anggotanya. “Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, artinya masyarakat patut memberikan apresiasi kepada pemerintah. Meski bantuan yang disampaikannya tidak seperti yang diharapkan, namun respon pemerintah tak mengenal lelah,” tandasnya.(GA. 355*)
