Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Gerakan sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda peduli Pendidikan (AMPPP) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Senin (2/2), menggelar aksi demontrasi keliling di wilayah Kecamatan setempat.
Aksi belasan para pendemo yang tergabung dalam AMPPP tersebut menuntut transparansi terkait dengan penggunaaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pengunaan Dana DAK tahun 2014 yang dikelolah oleh para kepala sekolah yang ada di jajaran dunia pendidikan wilayah Kecamatan Bolo, baik dari tingkat SD, SMP dan tingkatan SMA.
Selain itu mereka juga menuntut adanya trasparansi terhadap pengumpulan Data Kategori Dua (K-2) tahun 2013 sampai 2014 yang menurut mereka telah terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat terkait.
Pantauan langsung Garda Asakota, para demontran mulai melakukan aksinya sekira pukul 07.00 WIB, mulai dari ujung timur Desa Tambe menuju kantor Camat Bolo.
Aksi para demonstran ini berlangsung dikawal dan dijaga ketat oleh anggota Polsek Bolo. Didepan kantor Camat, massa meminta kepada Camat, H. Muhamaddin, S.Sos, selaku kepala wilayah tidak berdiam diri serta menutup mata dengan segala persoalan yang terjadi di dunia pendidikan. “Kami minta Camat Bolo memanggil semua kepala sekolah dan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pertanggung-jawaban seluruh Kepsek yang ada atas pengunaan dana BSM serta pengunaan DAK tahun 2014 lalu,” desak Korlap, Bahri.
Mahasiswa menilai, jika Camat Bolo tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut, berarti Camat Bolo tidak mampu mejalankan kepemimpinan di wilayahnya. Lantaran tidak direspon oleh pihak kecamatan karena diketahui saat itu Camat tidak berada di tempat, massa aksipun kemudian bergeser di depan SMPN-I Bolo.
Setelah berorasi sekitar 10 menit, massa aksi kemudian bertolak di depan kantor UPTD Dikpora Kecamatan Bolo. Dalam orasinya massa aksi kembali menuntut Kepala UPTD Dikpora Bolo, Yusuf Ahmad, S.Pd, agar dapat mengusut tuntas terhadap para oknum kepala sekolah yang mendapatkan dana BSM serta penggunaan DAK 2014 lalu. Karena dugaan mereka, sejumlah sekolah yang mendapatkan dana BSM serta pengguna anggaran DAK 2014, dalam pemanfaatanya tidak dilakukan secara transparan. “Bahkan ada beberapa sekolah yang menurut catatan kami yang terang-terangan melakukan penyimpangan dana BSM dan DAK 2014,” bebernya.
Sementara itu, Kepala UPTD Dikpora Bolo, Yusuf Ahmad, S.Pd, kepada sejumlah wartawan menegaskan bahwa pada prinsipnya aksi demontrasi yang dilakukan AMPPP sah-sah saja dilakukan. “Aksi demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa tadi kita ambil sisi positifnya saja.
Ini anggaplah merupakan warning dan sebuah motivasi bagi kita semua sehingga kedepan dunia pendidikan yang ada bisa benahi diri untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mengunakan uang Negara,” tuturnya.
Pihaknya sempat mengklarifikasi tudingan AMPPP yang mengungkap adanya beberapa sekolah yang melakukan dugaan penyimpangan dana BSM dan DAK 2014.
“Sebenarnya tidak ada masalah, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh kami sebelumnya di masing-masing sekolah, tidak ada permasalan ditemukan. Semua sekolah yang mendapat BSM dan DAK 2014, pelak sanaaanya sudah sesuai dengan prosedur,” tegasnya.
Salah satu contoh , disebutkannya, dari 9 sekolah yang medapatkan DAK 2014 di wilayah Bolo, khususnya sekolah tingkat SD, pelaksanaanya sudah sesuai dengan Juklas-Juklis, dan satupun tidak ada yang bermasalah baik fisik bangunan maupun secara adminitrasi. (GA. 888*)
Gerakan sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda peduli Pendidikan (AMPPP) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Senin (2/2), menggelar aksi demontrasi keliling di wilayah Kecamatan setempat.
Aksi belasan para pendemo yang tergabung dalam AMPPP tersebut menuntut transparansi terkait dengan penggunaaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pengunaan Dana DAK tahun 2014 yang dikelolah oleh para kepala sekolah yang ada di jajaran dunia pendidikan wilayah Kecamatan Bolo, baik dari tingkat SD, SMP dan tingkatan SMA.
Selain itu mereka juga menuntut adanya trasparansi terhadap pengumpulan Data Kategori Dua (K-2) tahun 2013 sampai 2014 yang menurut mereka telah terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat terkait.
Pantauan langsung Garda Asakota, para demontran mulai melakukan aksinya sekira pukul 07.00 WIB, mulai dari ujung timur Desa Tambe menuju kantor Camat Bolo.
Aksi para demonstran ini berlangsung dikawal dan dijaga ketat oleh anggota Polsek Bolo. Didepan kantor Camat, massa meminta kepada Camat, H. Muhamaddin, S.Sos, selaku kepala wilayah tidak berdiam diri serta menutup mata dengan segala persoalan yang terjadi di dunia pendidikan. “Kami minta Camat Bolo memanggil semua kepala sekolah dan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pertanggung-jawaban seluruh Kepsek yang ada atas pengunaan dana BSM serta pengunaan DAK tahun 2014 lalu,” desak Korlap, Bahri.
Mahasiswa menilai, jika Camat Bolo tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut, berarti Camat Bolo tidak mampu mejalankan kepemimpinan di wilayahnya. Lantaran tidak direspon oleh pihak kecamatan karena diketahui saat itu Camat tidak berada di tempat, massa aksipun kemudian bergeser di depan SMPN-I Bolo.
Setelah berorasi sekitar 10 menit, massa aksi kemudian bertolak di depan kantor UPTD Dikpora Kecamatan Bolo. Dalam orasinya massa aksi kembali menuntut Kepala UPTD Dikpora Bolo, Yusuf Ahmad, S.Pd, agar dapat mengusut tuntas terhadap para oknum kepala sekolah yang mendapatkan dana BSM serta penggunaan DAK 2014 lalu. Karena dugaan mereka, sejumlah sekolah yang mendapatkan dana BSM serta pengguna anggaran DAK 2014, dalam pemanfaatanya tidak dilakukan secara transparan. “Bahkan ada beberapa sekolah yang menurut catatan kami yang terang-terangan melakukan penyimpangan dana BSM dan DAK 2014,” bebernya.
Sementara itu, Kepala UPTD Dikpora Bolo, Yusuf Ahmad, S.Pd, kepada sejumlah wartawan menegaskan bahwa pada prinsipnya aksi demontrasi yang dilakukan AMPPP sah-sah saja dilakukan. “Aksi demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa tadi kita ambil sisi positifnya saja.
Ini anggaplah merupakan warning dan sebuah motivasi bagi kita semua sehingga kedepan dunia pendidikan yang ada bisa benahi diri untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mengunakan uang Negara,” tuturnya.
Pihaknya sempat mengklarifikasi tudingan AMPPP yang mengungkap adanya beberapa sekolah yang melakukan dugaan penyimpangan dana BSM dan DAK 2014.
“Sebenarnya tidak ada masalah, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh kami sebelumnya di masing-masing sekolah, tidak ada permasalan ditemukan. Semua sekolah yang mendapat BSM dan DAK 2014, pelak sanaaanya sudah sesuai dengan prosedur,” tegasnya.
Salah satu contoh , disebutkannya, dari 9 sekolah yang medapatkan DAK 2014 di wilayah Bolo, khususnya sekolah tingkat SD, pelaksanaanya sudah sesuai dengan Juklas-Juklis, dan satupun tidak ada yang bermasalah baik fisik bangunan maupun secara adminitrasi. (GA. 888*)
