Wakil Gubernur NTB, H. Muh.Amin, SH, membuka acara Sosialisasi Sustainable Regional Economic Growth and Investment Program (SREGIP) , di hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (20/1).
Kegiatan itu dilaksanakan dengan penyampaian testimoni dan diskusi program Program Pengembangan Ekonomi Wilayah (Regional Economic Development-RED) serta sosialisasi Sustainable Regional Economic Growth and Investment Program (SREGIP). Diharapkan melalui program ini, pemanfaatan Sumber Daya Manusia di NTB untuk pariwisata dan keterkaitan pariwisata dan pertanian melalui arahan investasi yang cepat dan berwawasan lingkungan yang dapat memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat.
Wagub NTB mengatakan bahwa dukungan dan sinergi antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota, khususnya kota Mataram dan kabupaten Lombok Barat, program ini telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi khususnya bagi klaster mep dan gerabah di wilayah percontohan di sekarbela . “Dengan berakhirnya program RED dan akan dilanjutkan dengan program SRIGEP, tentunya akan berdampak lebih baik dan lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi di NTB,” imbuhnya. Pelaksanaan program ini selama dua setengah tahun kedepan akan difokuskan pada fasilitasi pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan program penguatan keterkaitan sektor pertanian hortikultura dengan hotel dan restoran melalui pelibatan peran pemerintah dan sektor swasta secara lebih intensif..
Sementara Itu Deputy Country Director pada Deutsche Gesellschft For Intewrnationale Zusammenarbeit (GIZ), Zulazmi menjelaskan, pada tahun 2008 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAP PENAS), bekerjasama dengan Lembaga Teknis Jerman, Deutsche Gesellschft For Intewrnationale Zusammenarbeit (GIZ) mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Wilayah (Regional Economic Development-RED) untuk menjawab tantangan otonomi daerah. Dikatakannya, Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengajukan proposal kepada BAPPENAS untuk ikut serta dalam Program Pengambangan Ekonomi Daerah. Dari Proposal yang diajukan itu, BAPPENAS menyatakan NTB terpilih sebagai daerah percontohan kedua setelah Jawa Tengah untuk Model Pengembangan Ekonomi Daerah dengan fokus Pengembangan Daerah di Kota Mataram dan Lombok Barat.
Sebagai wujud persetujuan atas kerjasama itu pada tanggal 17 Januari 2012, Kesepakatan bersama tentang Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsui NTB telah ditandatangani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi serta Country Director GIZ Jakarta dan Kementerian BAPPENAS, dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kondusi otonomi lokal dan daerah dengan fokus program pada pengembangan pariwisata dan ruangan hijau.
Dalam melaksanakan fasilitasinya Program Pengembangan Ekonomi Wilayah (RED NTB) menerapkan tujuh instrumen Pengembangan Ekonomi Daerah yang terdiri dari Strengthening One Stop Service (Penguatan Pelayanan Satu Pintu), Regional Marketing (Pemasaran Regional), MEP Cluster Development (Pengembangan Kluster Mutiara Perak dan Emas, Pottery Cluster Development (Pengembangan Kluster Gerabah), Green Tourism VC (Rantai Nilai Pariwisata Hijau), Regulatory Impact Assessment-RIA (Analisis Dampak Regulasi) dan Inter District Cooperation (Kerjasama antar Daerah).
‘’Dalam beberapa aspek program ini telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi khususnya bagi kluster MEP dan Gerabah di wilayah percontohan di Sekarbela Kota Mataram dan di Banyumulek Lombok Barat’,” ujarnya.
Dia menambahkan, sebagaimana kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, pasilitasi di NTB akan dilanjutkan melalui Sustainable Regional Economic Growth and Investment Program (SREGIP) atau Program Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Reginal yang berkelanjutan Direktur PERKOTDES, Bappenas , Ibu Hayu Parasati menambahkan, bahwa GIZ telah banyak mendukung program BAPPENAS sejak tahun 2004 s/d 2014 yang dimulai dengan fasilitasi percontohan di kawasan Solo Raya kemudian berkembang hingga sampai ke Pulau Lombok, dalam pembangunan jangka menegah 2010-2014 GIZ mendukung secara khusus pengembangan daya saing ekonomi lokal dan daerah. (GA.Joni/Humas NTB).
