Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk melakukan penghematan belanja rutin APBD 2015 patut diapresiasi. Angin segar bagi masyarakat NTB di tengah harapan agar anggaran daerah lebih banyak dinikmati langsung oleh masyarakat NTB, moga dapat terealisasi.
“Pemerintah provinsi NTB berencana melakukan penghematan anggaran rutin hingga 20 persen.
Adapun belanja rutin yang akan dihemat seperti perjalanan dinas, pembelian alat kantor, belanja hibah, bansos, belanja pemeliharaan hingga belanja operasional lain pemerintah,” ungkap Divisi Riset FITRA NTB, Ramli, melalui siaran persnya, Rabu (21/1).
FITRA NTB menilai pengalihan APBD ke pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sangatlah tepat karena, 5 dari 10 prioritas pembangunan dae rah tahun 2013-2018 adalah terkait peningkatan layanan dasar, yaitu, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, dan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan bencana alam.
”Dari sisi kebijakan penganggaran, rencana penghematan dan pengalihan itu pun tepat. Karena, jika melihat tren belanja layanan dasar Provinsi NTB tiga tahun terakhir (2013-2015) cenderung terjadi penurunan,” ungkapnya.
Tahun 2013 alokasi belanja layanan dasar senilai 63.66 persen, sedangkan tahun 2014 terjadi penurunan yaitu 60.24 persen. Tahun 2015 alokasi belanja layanan dasar meningkat kembali, tapi masih di bawah alokasi tahun 2013, yaitu sekitar 61,57 persen dari proyeksi belanja langsung pemerintah.
Sementara tren ongkos aparatur dan administrasi pada belanja layanan dasar tiga tahun terakhir justru cenderung naik. Tahun 2013 dialokasikan sekitar 4, 86 persen dari total belanja layanan dasar. Sedangkan tahun 2014 naik signifikan menjadi 7,48 persen, dan pada tahun 2015 hanya beda tipis dengan 2014 yaitu sekitar 7,31 persen.
Dengan upaya dan ikhtiar pemerintah menghemat belanja rutin dan mengalihkannya untuk layanan dasar yang kemanfaatannya langsung diterima oleh masyarakat, FITRA NTB berharap hak-hak dasar warga terpenuhi dan persoalan di tengah masyarakat NTB berangsur dapat diatasi dan terselesaikan. (GA. Imam*)
