Kota Bima, Garda Asakota.-
Molornya penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bagi 415 orang peserta K-2 yang dinyatakan lulus dalam ujian tes CPNS beberapa tahun lalu, membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima menginisiasi melakukan pengecekan langsung kepastiannya di BKN Regional Nusra di Denpasar, Rabu (28/1).
Kepala BKD Kota Bima, Drs. Muhtar Landa, MH, mengaku, keberangkatan dirinya ke BKN Denpasar juga mengajak seluruh anggota Komisi I DPRD Kota Bima sebagai pendamping.
“Kami ajak Komisi I untuk mengecek secara langsung, sudah sejauhmana kepastian penerbitan NIP bagi 415 orang peserta K-2 yang sudah mengurus bahan-bahannya,” ungkapnya kepada wartawan.
Kehadirannya Komisi I DPRD di BKN Denpasar, kata dia, merupakan inisiatif pihaknya supaya simpang-siurnya informasi penerbitan NIP peserta K-2 yang dinyatakan lulus CPNS bias diketahui secara bersama. “Hal ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan nasib K-2, kenapa terjadinya keterlambatan keluarnya NIP. Untuk itu, BKD meminta pendampingan Komisi I untuk mengecek secara langsung bagaimana kelanjutan proses NIP K-2 di BKN,” tuturnya.
Pihaknya berharap, pengurusan NIP peserta K-2 semuanya dapat berjalan mulus. “Kita berharap semuanya diproses NIP-nya,” akunya. Diakuinya, lambannya proses penerbitan NIP bagi CPNS K-2 dialami juga oleh seluruh peserta di daerah lainnya. “Ini persoalannnya Nasional, moga segera teratasi,” imbuh Muhtar Landa. (GA. 212*)
Molornya penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bagi 415 orang peserta K-2 yang dinyatakan lulus dalam ujian tes CPNS beberapa tahun lalu, membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima menginisiasi melakukan pengecekan langsung kepastiannya di BKN Regional Nusra di Denpasar, Rabu (28/1).
Kepala BKD Kota Bima, Drs. Muhtar Landa, MH, mengaku, keberangkatan dirinya ke BKN Denpasar juga mengajak seluruh anggota Komisi I DPRD Kota Bima sebagai pendamping.
“Kami ajak Komisi I untuk mengecek secara langsung, sudah sejauhmana kepastian penerbitan NIP bagi 415 orang peserta K-2 yang sudah mengurus bahan-bahannya,” ungkapnya kepada wartawan.
Kehadirannya Komisi I DPRD di BKN Denpasar, kata dia, merupakan inisiatif pihaknya supaya simpang-siurnya informasi penerbitan NIP peserta K-2 yang dinyatakan lulus CPNS bias diketahui secara bersama. “Hal ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan nasib K-2, kenapa terjadinya keterlambatan keluarnya NIP. Untuk itu, BKD meminta pendampingan Komisi I untuk mengecek secara langsung bagaimana kelanjutan proses NIP K-2 di BKN,” tuturnya.
Pihaknya berharap, pengurusan NIP peserta K-2 semuanya dapat berjalan mulus. “Kita berharap semuanya diproses NIP-nya,” akunya. Diakuinya, lambannya proses penerbitan NIP bagi CPNS K-2 dialami juga oleh seluruh peserta di daerah lainnya. “Ini persoalannnya Nasional, moga segera teratasi,” imbuh Muhtar Landa. (GA. 212*)
