Bima, Garda Asakota.-Momentum peringatan Hari Anti Korupsi, Senin (9/12/2013) puluhan massa HMI MPO mengindikasikan adanya ketidak-jelasan atau tidak transparannya Pemkab Bima dalam hal penggunaan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2012-2013. Massa dibawah Korlap Aksi, Abdul Haris, menuding Pemkab Bima masih tumpang tindih dalam merealisasikan anggaran belanja modal tersebut. “Ini berdasarkan hasil temuan kami di lapangan,” ungkapnya.
HMI MPO mengajak elemen masyarakat Kabupaten Bima agar dapat bersama-sama mendesak lembaga DPRD Kabupaten Bima untuk melakukan pemanggilan terhadap Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST, dalam rangka transparansi anggaran APBD TA 2012-2013, khususnya yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa, di hadapan publik.
“Ini sebagai bentuk pertanggung-jawaban Bupati kepada rakyat. Dan hal ini bukan persoalan biasa tapi sangat krusial karena berkaitan dengan kemandekan system pembangunan daerah,” tegas HMI MPO, dalam pernyataan sikap yang dibagi-bagikan di saat Memperingati Hari Anti Korupsi Senin (9/12).
Bupati Bima melalui Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Wahab, menepis Pemkab Bima tidak transparan dalam hal pengelolaan APBD. Menurut penjelasan Sekda, justru Laporan Realisasi Anggaran (LRA) rutin disampaikan per-semester maupun per triwulan ke Menkeu, Mendagri, Gubernur NTB, dan ke DPRD Kabupaten Bima selaku representasi dari masyarakat. “Saya kira itu salah satu bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, wabil-khusus dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya. Sekda menegaskan bahwa, mekanisme pelaporan realisasi penggunaan anggaran yang diatur dalam regulasi UU tetap dilaksanakan pihaknya dengan penuh-tanggungjawab. Dan hal itu sudah kita lewati semua dengan baik,” tandas Sekda Abdul Wahab. (GA. 333/212*)
