Kota Bima Garda Asakota.-
Convetional Hall atau yang lazim dikenal oleh masyarakat Kota Bima sebagai gedung Paruga Nae, keberadaannya menuai sorotan dari berbagai kalangan. Gedung yang notabene dihadirkan untuk kegiatan masyarakat Kota Bima itu sepertinya hanya tinggal nama saja. Pasalnya, meski sudah dire¬novasi dengan cukup megah, namun keberadaannya hanya
diperbolehkan untuk kegiatan para kaum elit yang memiliki finan¬¬ cial cukup. Bukan hanya itu, di saat masya¬rakat Kota Bima sangat membutuhkan kera¬main yang bersifat demokratis justru gedung tersebut tidak diperbolehkan penggunannya seperti kegiatan penyampaian visi/misi pasangan calon dan debat kandidat. Salah satu calon Walikota Bima, saat debat kandidat di kantor DPRD Kota Bima Jumat (3/5), menyinggung keharusan Paruga NaE sebagai tempat yang maksimal untuk perhelatan demokrasi Kota Bima. “Justru pihak Pemerintah menolak dan tidak mengijinkan untuk digunakan,” cetusnya. Jika saja pembangunan gedung Paruga NaE tidak bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat lebih baik dirobohkan saja, jangan hanya untuk digunakan oleh para kaum elit saja. “Hal ini sangat tak etis ketika pihak pemerintah hanya memperbolehkan para kaum elit. Mana janjinya kalau gedung Conventional Hall atau Paruga NaE dihadirkan untuk kegiatan masayarakat secara umum,” Tanya kandidat lainnya. Hal senada juga disinggung Ketua Panwaslu Kota Bima, Drs. Arif Sukirman, MH. Kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya, Arif menilai keberadaan gedung Paruga NaE seharusnya merupakan pem¬bangunan untuk semua rakyat bukan untuk kepentingan kalangan tertentu. “Pembangunan itu seharusnya ada relevansinya dengan kegiatan masyarakat. Jangan hanya untuk dinikmati oleh para kaum elit saja,” ujarnya sembari mengge¬lengkan kepala. Selain itu, kata Arif sebe¬lumnya pihak peneyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima me¬rencanakan untuk digelarnya debat kandidat di Convetional Hall Paruga NaE, namun justru pemerintah tidak mengijinkannya dengan alasan takut rusak. “Karena tidak diijinkannya Convetional Hall Paruga NaE, KPU terpaksa menggelar acaranya di kantor DPRD Kota Bima, karena pihak KPU menganggap Kantor DPRD juga merupakan tempat yang aman untuk digelarnya pesta rakyat yakni debat kandidat para calon Walikota dan Wakil Walikota Bima,” cetusnya.(GA. 355*)
diperbolehkan untuk kegiatan para kaum elit yang memiliki finan¬¬ cial cukup. Bukan hanya itu, di saat masya¬rakat Kota Bima sangat membutuhkan kera¬main yang bersifat demokratis justru gedung tersebut tidak diperbolehkan penggunannya seperti kegiatan penyampaian visi/misi pasangan calon dan debat kandidat. Salah satu calon Walikota Bima, saat debat kandidat di kantor DPRD Kota Bima Jumat (3/5), menyinggung keharusan Paruga NaE sebagai tempat yang maksimal untuk perhelatan demokrasi Kota Bima. “Justru pihak Pemerintah menolak dan tidak mengijinkan untuk digunakan,” cetusnya. Jika saja pembangunan gedung Paruga NaE tidak bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat lebih baik dirobohkan saja, jangan hanya untuk digunakan oleh para kaum elit saja. “Hal ini sangat tak etis ketika pihak pemerintah hanya memperbolehkan para kaum elit. Mana janjinya kalau gedung Conventional Hall atau Paruga NaE dihadirkan untuk kegiatan masayarakat secara umum,” Tanya kandidat lainnya. Hal senada juga disinggung Ketua Panwaslu Kota Bima, Drs. Arif Sukirman, MH. Kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya, Arif menilai keberadaan gedung Paruga NaE seharusnya merupakan pem¬bangunan untuk semua rakyat bukan untuk kepentingan kalangan tertentu. “Pembangunan itu seharusnya ada relevansinya dengan kegiatan masyarakat. Jangan hanya untuk dinikmati oleh para kaum elit saja,” ujarnya sembari mengge¬lengkan kepala. Selain itu, kata Arif sebe¬lumnya pihak peneyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima me¬rencanakan untuk digelarnya debat kandidat di Convetional Hall Paruga NaE, namun justru pemerintah tidak mengijinkannya dengan alasan takut rusak. “Karena tidak diijinkannya Convetional Hall Paruga NaE, KPU terpaksa menggelar acaranya di kantor DPRD Kota Bima, karena pihak KPU menganggap Kantor DPRD juga merupakan tempat yang aman untuk digelarnya pesta rakyat yakni debat kandidat para calon Walikota dan Wakil Walikota Bima,” cetusnya.(GA. 355*)
