-->

Notification

×

Iklan

Gerindra NTB Targetkan Raih 30 Persen Kursi di DPRD Kabupaten/Kota Se-NTB

Tuesday, January 29, 2013 | Tuesday, January 29, 2013 WIB | 0 Views Last Updated 2013-01-29T11:07:10Z
Mataram, Garda Asakota.-
Sebagai sebuah Partai Politik (Parpol) yang lolos dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014 mendatang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi NTB yang dinakhodai, H. Wilgo Sainar, SE., MBA., saat sekarang tengah focus dalam penguatan organisasi kepartaian Gerindra. Sebagaimana diketahui, pertarungan pada Pileg lalu, Gerindra NTB hanya berhasil mengumpulkan sepuluh (10) kursi di tingkat Kabupaten dan Kota di NTB, dua (2) kursi di tingkat DPRD Provinsi, dan belum berhasil menempatkan wakil di DPR RI. Sehingga untuk menghadapi Pileg 2014 mendatang, Fokus terhadap organisasi ini menurut Wilgo Sainar dihajatkan agar target raihan suara pada Pileg 2014 mendatang minimal sebesar 30 persen dapat tercapai. “Jadi rata-rata kita targetkan Gerindra dapat meraih minimal tiga (3) kursi disetiap Kabupaten/Kota di NTB.
Sementara untuk target kursi untuk DPRD NTB, minimal Gerindra dapat meraih sekitar enam (6) hingga tujuh (7) kursi. Sementara untuk DPR RI, target minimal kita adalah sekitar dua (2) hingga tiga (3) kursi. Untuk meraih target itu, kami akan melakukan seleksi calon legislative yang cukup ketat karena Caleg Gerindra itu paling tidak harus memiliki trackrecord yang baik, memiliki ketokohan, berwawasan kebangsaan, amanah dan cerdas serta bersih dari factor-faktor masa lalu,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, H. Wilgo Sainar, SE., MBA., kepada sejumlah wartawan belum lama ini, diruang kerjanya Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi NTB. Untuk meraih target pencapaian kursi legislative tersebut, pria yang dikenal se¬bagai sosok pengusaha sukses ini mengung¬kapkan beberapa strategi yang akan dilaku¬kannya yakni melakukan penguatan pada sisi struktur partai sampai pada tingkat anak ranting. “Memaksimalkan fungsi pelayanan partai pada warga masyarakat yang mem¬butuhkan seperti penyediaan ambulance gratis yang memang sudah tersebar di setiap Kabupaten dan Kota di NTB tanpa mem¬beda-bedakan masyarakat. Intinya siapapun dia, kalau membutuhkan pertolongan maka akan kita bantu,” terangnya. Sementara berkaitan dengan sisi pem¬bangunan di NTB, Wilgo Sainar, mengung¬kap¬kan secara umum NTB memiliki prasyarat utama dalam membangun yakni kekayaan sumber daya alamnya (SDA) dalam berbagai aspek potensi alam serta kekuatan dalam aspek sumber daya manu¬sianya (SDM) yang handal. “Kedua potensi ini, jika dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan daerah, maka saya pikir NTB ini sudah menjadi satu Provinsi yang maju dan mandiri dalam segala hal,” ung¬kapnya. Selama lima (5) tahun kepemim¬pinan TGB-BM, menurut¬nya banyak hal yang sudah dilakukan dan banyak hal pula yang perlu disempurnakan seperti permasa¬lahan yang terjadi pada petani tembakau dimana terjadi surplus pro¬duksi sementara serapan pasarnya terbatas dengan harga yang rendah pula dibanding dengan cost produksinya. Menurutnya, NTB memiliki bahan baku industry. Akan tetapi, tidak pernah menda¬patkan value added dari bahan baku yang dimiliki karena tidak memiliki industry tersendiri. “Pemerintah semestinya harus menyiapkan infrastruktur, memberikan jaminan keberlangsungan, memberikan segala kemudahan untuk terealisasinya industry di NTB. Kalau hal ini bisa terjadi, maka saya yakin tingkat kesenjangan antara supply dan demand itu bisa teratasi,” cetusnya. Di sisi yang lain, menurutnya masih ada missing linked ditingkat perencanaan Kepala Daerah dengan tingkat SKPD atau para pembantu Kepala Daerah yang kemudian mempengaruhi output akhir dari sebuah program. “Nah titik tekannya mungkin terletak pada singkronisasi apa yang menjadi rencana kerja Gubernur berikut dengan action lapangan dari instansi terkait yang sejauh ini hampir-hampir ada missing linked. Programnya bagus, tapi pada tingkat aksinya masih belum bisa dioptimalkan. Nah tentu harus dilakukan penguatan lagi dari aspek struktur birokrasi yang ada yang membantu pak Gubernur. Tidak semua hal yang dicanangkan pak Gubernur bisa dilaksanakan. Jadi tidak terbatas pada figure pak Gubernur saja, tapi juga terletak pada figur-figur pembantu pak Gubernur ditingkat dinas dan instansi,” tandasnya. (GA. Imam*).
×
Berita Terbaru Update