Bima, Garda Asakota.-
Kunjungan bersama anggota DPD RI, Prof. DR. Irjen (Purn) Farouk Muhammad, dan pejabat 10 Kementerian RI ke Kabupaten Bima selain menyambangi desa-desa yang mengalami konflik di Dadibou dan Roka, juga diisi rapat gabungan antara DPD RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di aula kantor Bupati Bima, Jumat (11/1). Pertemuan yang turut dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Kementerian PDT, Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kemenpora, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bappenas itu langsung dipimpin oleh Plt. Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M.Pd.
Dihadapan tamu Jakarta, Plt. Bupati Bima menceritakan kronologi konflik antar desa yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Diakuinya, penanganan konflik Roi-Roka, Godo-Samili-Kalampa-Dadibou Kecamatan Woha telah melibatkan aparat kepolisian dan unsur Muspika agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Pemerintah daerah berpandangan, konflik yang tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada instabilitas daerah, untuk itu, perlu ditangani serius melalui pendekatan persuasif dengan mempertemukan antara tokoh masyarakat dan unsur terkait. Farouk mewakili rombongan mengungkapkan peran DPD RI yang merupakan lembaga Negara berperan dalam penanganan pasca konflik di daerah di wilayah NKRI, disamping menampung aspirasi warga masyarakat, mengawasi dan mengontrol pemerintah daerah terutama daerah yang mengalami rawan konflik. “Sehingga diharapkan dapat mencari akar terjadinya konflik dan dapat mencari solusi bagi penyelesaian konflik,” tegasnya. Di Kabupaten Bima, kata dia, pihaknya bersama rombongan sempat berkunjung di Desa samili Kabupaten Bima pada Kamis (10/1), termasuk beberapa desa di Kabupaten Dompu. Di Desa Samili, Farouk Muhammad dan 10 pejabat Kementerian diterima oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda yang turut didampingi oleh Kepala Desa Samili, Muhammad Hatta dan Camat Woha, Drs. Dahlan. Berbagai permasalahan diceritakan oleh perwakilan warga, seperti banjir yang melanda saat ini, kelangkaan pupuk, minimnya bantuan social, dan lainnya. Usul dan saran ini kemudian akan menjadi titik awal bagi anggota DPD dan sejumlah pejabat tersebut dalam menyusun kerangka program di tingkat Pusat pada tahun berikutnya. Warga juga meminta agar diantara batas Desa, terutama Desa yang kerapkali bentrok, bisa diusahakan untuk dibangun Polsek pembantu, Guna mencegah secara dini potensi konflik antar Desa. Warga samili juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk serius menangani konflik dan tidak hanya bersikap setelah jatuh korban, baik materil dan korban jiwa. Sementara itu, di Kabupaten Dompu, rombongan diterima langsung oleh Bupati, Drs. H. Bambang M. Yasin. Seperti halnya Plt. Bupati Bima, Bupati Dompu juga menguraikan kondisi daerahnya, mulai dari dinamika sosial, persoalan pertanian, dan masalah terorisme yang sempat menghebohkan warga Bima-Dompu beberapa hari lalu. H. Bambang berharap kedatangan rombongan tersebut mampu memberikan solusi terbaik bagi keamanan dan kemajuan daerahnya. (GA. 334*)
Dihadapan tamu Jakarta, Plt. Bupati Bima menceritakan kronologi konflik antar desa yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Diakuinya, penanganan konflik Roi-Roka, Godo-Samili-Kalampa-Dadibou Kecamatan Woha telah melibatkan aparat kepolisian dan unsur Muspika agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Pemerintah daerah berpandangan, konflik yang tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada instabilitas daerah, untuk itu, perlu ditangani serius melalui pendekatan persuasif dengan mempertemukan antara tokoh masyarakat dan unsur terkait. Farouk mewakili rombongan mengungkapkan peran DPD RI yang merupakan lembaga Negara berperan dalam penanganan pasca konflik di daerah di wilayah NKRI, disamping menampung aspirasi warga masyarakat, mengawasi dan mengontrol pemerintah daerah terutama daerah yang mengalami rawan konflik. “Sehingga diharapkan dapat mencari akar terjadinya konflik dan dapat mencari solusi bagi penyelesaian konflik,” tegasnya. Di Kabupaten Bima, kata dia, pihaknya bersama rombongan sempat berkunjung di Desa samili Kabupaten Bima pada Kamis (10/1), termasuk beberapa desa di Kabupaten Dompu. Di Desa Samili, Farouk Muhammad dan 10 pejabat Kementerian diterima oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda yang turut didampingi oleh Kepala Desa Samili, Muhammad Hatta dan Camat Woha, Drs. Dahlan. Berbagai permasalahan diceritakan oleh perwakilan warga, seperti banjir yang melanda saat ini, kelangkaan pupuk, minimnya bantuan social, dan lainnya. Usul dan saran ini kemudian akan menjadi titik awal bagi anggota DPD dan sejumlah pejabat tersebut dalam menyusun kerangka program di tingkat Pusat pada tahun berikutnya. Warga juga meminta agar diantara batas Desa, terutama Desa yang kerapkali bentrok, bisa diusahakan untuk dibangun Polsek pembantu, Guna mencegah secara dini potensi konflik antar Desa. Warga samili juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk serius menangani konflik dan tidak hanya bersikap setelah jatuh korban, baik materil dan korban jiwa. Sementara itu, di Kabupaten Dompu, rombongan diterima langsung oleh Bupati, Drs. H. Bambang M. Yasin. Seperti halnya Plt. Bupati Bima, Bupati Dompu juga menguraikan kondisi daerahnya, mulai dari dinamika sosial, persoalan pertanian, dan masalah terorisme yang sempat menghebohkan warga Bima-Dompu beberapa hari lalu. H. Bambang berharap kedatangan rombongan tersebut mampu memberikan solusi terbaik bagi keamanan dan kemajuan daerahnya. (GA. 334*)
